Panglima TNI Diduga Langgar UU

JAKARTA, INDONESIA PARLEMEN – Manuver politik yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di hadapan para purnawirawan TNI di Markas TNI Cilangkap menuai kecaman, pandangan itu datang dari Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik.

“Semua perlu lebih tenang dan menjaga jarak dari manuver-manuver politik yang sudah menabrak batas, maupun Undang-undang. Contohnya, manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo,” kata Rachland Nashidik dalam siaran persnya, Minggu (24/9/17) siang.

Rachland menyoroti pernyataan Gatot yang menyebutkan data intelijen, tentang impor 5 ribu pucuk senjata api ilegal yang dilakukan sekelompok tertentu dan mencatut nama Presiden Joko Widodo. Pernyataan Panglima TNI ini bisa menjadi perbuatan melampaui kewenangan, dan menjurus pelanggaran hukum dan Undang-Undang.

“Panglima TNI tidak sepatutnya membocorkan data intelijen, apalagi yang sensitif kepada publik,” jelas petinggi Partai Demokrat itu.

Menurutnya, data intelijen merupakan hal yang sangat sensitif, karena menyangkut keamanan negara. “Seharusnya sebagai bawahan Presiden, Panglima melaporkan terlebih dahulu pada Presiden atau DPR RI,” tegasnya.

Menurut Rachland, Gatot seharusnya lapor Presiden, ia dapat juga menyampaikan kepada DPR. Bukan kepada sesepuh dan purnawirawan TNI dan dipandang sebagai upaya untuk menghimpun dukungan bagi manuver-manuver politiknya.

Cara Panglima TNI dalam menyampaikan pernyataan tersebut bisa diketahui melalui pemberitaan audio, dan itu tidak dibenarkan.

Dia menegaskan, pernyataan Panglima TNI tersebut bisa dinilai sebagai manuver politik untuk menghimpun dukungan. “Bisa dipandang sebagai upaya untuk menghimpun dukungan bagi manuver-manuver politik,” ucapnya. (Jones)

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *