Rapimnas Baru PAS, Desak KPU Lakukan Audit Forensik IT

BOGOR – Rapat pimpinan Nasional (Rapimnas) Perkumpulan Barisan Rakyat Untuk PrabowoSandi ( BARUPAS ) yang dihadiri oleh Pimpinan Pusat BARUPAS seluruh Indonesia telah ditutup secara resmi oleh Ketua Umum Barupas Azrai Ridha, SH pada hari Rabu 6 Maret 2019 di Ciawi Bogor, Rapimnas ini dimulai pada hari senin 4 Maret 2019, selain pimipinan Pusat dan Wilayah Barupas Rapimnas ini juga dihadiri oleh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Barupas yaitu Gerakan Emak Emak Barupas ( GERAM BARUPAS ), Gerakan Mileneal Mahasiswa Barupas (GEMMAS BARUPAS) serta Jaringan Advokat Barupas (JAB) dan Brigade Jawara Barupas pada Tingkat Pusat.

Pada acara Rapimnas ini Ketua Umum Azrai Ridha yang juga advokat ini menyampaikan sejarah kelahiran Organisasi Perkumpulan BARUPAS yang dideklarasikan pada 21 September 2018 ini yang diinisiasi para aktivis, advokat dan para pengusaha muslim ini merupakan perkumpulan yang lahir dari rasa keperihatinan terhadap pengelolaan negara dan menurunnya rasa keadilan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun ini, tumpulnya hukum terhadap penguasa dan tajam kebawah kepada pihak pihak rakyat kecil dan kebohongan atas janji janji yang disampaikan pada pilpres 2014 menimbulkan keperihatinan oleh para pendiri sehingga tidak ada kata lain kecuali 2019 GANTI PRESIDEN.

“Sekarang ini walaupun sebagai organisasi Masyarakat yang berbadan hukum yang sah dan telah memiliki legal admistrasi sebagaimana layah sebuah badan hukum dalam waktu singkat telah berkembang dengan pesat, hal ini terlihat sudah memiliki 14 Pimpinan Wilayah dan beberapa Caretaker Wilayah berdasarkan SK Pimpinan Pusat disambut baik oleh masyarakat dikarenakan prinsip dan tujuan barupas ini sesuai dengan aspirasi masyarakat ramai yang salah satunya adalah mendukung dan memperjuangkan Pemimpin yang adil dan menSejahterakan rakyat Indonesia dan menegakkan keadilan serta menjaga martabat dan kedaulatan Republik Indonesia dan memenangkan PRABOWO SANDI sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 – 2024 , Sehingga Rapimnas yang dilaksanakan pertama kali ini mendapatkan sambutan dan antusias para peserta dari seluruh Indonesia,” ungkap Azrai Ridha, SH kepada Indonesiaparlemen.com lewat pesan whatsappnya. Kamis (7/3/2019).

Pada acara ini Para peserta diajak untuk  mendengarkan materi materi dari para narasumber Tokoh tokoh Nasional yang dari kalangan Akademisi, pengamat dan para Ahli yang sengaja dihadirkan untuk menambah kemampuan akal sehat dan pandangan pandangan dari semua aspek kehidupan sehingga dalam menjalankan program program yang kali ini difokuskan kepada KONSEP DAN STRATEGI pilpres yang adil dan jauh dari dugaan kecurangan serta keberpihakan dari lembaga lembaga terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan presiden dan wakil Presiden dakam waktu dekat ini.

“selanjutnya juga menjadi perhatian bagi peserta RAPIMNAS adalah berbagai peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran dalam pelaksanaan UU No 7 Tahun 2017 tentang PEMILIHAN UMUM dan dugaan aksi ketidak adilan dari Badan Pengawas serta petugas pengamanan lainnya yang diduga sudah tidak Independen dan menjadi bagian dari salah satu calon Pilpres tersebut dan juga menyangkut IT KPU juga dipersoalkan para peserta,” terangnya.

Dalam acara yang berlangsung suasana keakraban dan silaturahim sesama peserta walaupun diselingi dengan berbagai perdebatan antara peserta rapat semua berjalan dengan penuh kegembiraan dalam pengarahan Stering Comite yang di komandoi oleh Drs. Fadlan G Cibro dan OC Faisal Lbs. S.kom dan dihadiri hampir seratus peserta dan peninjau dari seluruh Indonesia yang menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada semua pihak pihak yang terkait, adapun pada akhir acara Rapimnas Tim perumus yang terdiri dari Pimpinan Pusat (PP) dan Pimpinan Wilayah Barupas serta utusan Organisasi Sayap Barupas menyampaikan Rekomendasi yang terkait dengan Rekruitmen anggota yang akan menjadi saksi atau pengawas dalam acara pemungutan suara di TPS – TPS, Pemantau dan pengawasan oleh para relawan dari EMAK EMAK GERAM dan Mileneal mahasiswa GEMMAS BARUPAS diseluruh tingkatan sejak dari Pusat sampai kedesa desa yang dikomadoi oleh Pimpinan Barupas pada tiap struktur kepemimpinan.

Seelanjutnya juga dalam rangka Pengamanan dari pemilih dari ancaman dan intimidasi dari pihak – pihak tertentu dan dugaan pemilih illegal yang diduga di ketahui oleh pihak tertentu untuk mendongkrak suara pihak yang bderniat tidak baik dalam Pilpres ini. Permasalahan perlunya keamanan kotak suara dari perbuatan perbuatan curang juga disampaikan sebagai salah satu rekomendasi sehingga peserta Rapimnas menyampaikan perlunya keterlibatan TNI dalam menjaga dan mengamankan kotak suara, mengingat ketidak independenan dari Kepala Daerah sampai ke kepala desa dan kelurahan yang di lihat dengan masifnya dukungan kepada calon presiden tertentu yang dapat dikategorikan keberpihakan dan pelanggaran Pemilu namun dipandang sebelah mata oleh pengawas pemilu.

“keberpihakan ini menjadi salah satu ketidak percayaan kepada para ASN tersebut yang seharusnya menjadi pihak yang independen tetapi menjadi bagian dari calon tertentu, selanjutnya juga Peserta merekomendasikan kepada seluruh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah sampai apada tingkata kecamatan untuk membentuk dan mendirikan DAPUR UMUM sebagai pelayanan kepada para masyarakat yang mengawal TPS – TPS sampai penutupan penghitungan dan menjaga tempat penyimpanan surat suara agar tidak dicurangi oleh para penghianat yang menghianati suara keadilan rakyat yang tersimpan dalam kotak suara. Persoalan Audit forensik IT KPU ini juga menjadi salah satu point yang dibicarakan dan menjadi hal yang penting dalam peristiwa Pilpres karena dsinilah faktor penting yang harus diawasi oleh para Badan Pemenangan dan Tim kampanye masing masing calon presiden dan wakil presiden,” ucapnya.

Pengumpulan suara dalam Tabulasi suara yang memakan waktu lama ini harus dijamin keamanannya dari gangguan gangguan fihak yang berniat buruk , oleh hal yang demikian peserta Rapimnas juga merekomendasikan mendesak KPU untuk melakukan Audit forensik oleh pihak Independen.

“Sehingga sebagai sebuah issue kecurangan yang bersumber dari IT KPU ini tidak berkembang menjadi salah satu penyebab dugaan kecurangan Pilpres dalam waktu dekat ini  dan beberapa rekomendasi lainnya yang akan disampaikan kepada pihak terkait.

(Tim/Red)

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *