TANGERANG, INDONESIA PARLEMEN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah (Pemda) agar tidak menghambat peran swasta untuk ikut terlibat langsung memajukan daerah. “Sekarang bagaimana upaya Pemerintah Pusat dan daerah tidak menghambat setiap rencana program kerja sama swasta dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Terkait hal itu, Mendagri menyinggung Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar yang mengancam untuk tidak memberikan izin proyek kota mandiri Meikarta di Cikarang.”Seperti Meikarta, izin dari bupati sudah ada, namun dilarang oleh wagubnya. Padahal aturan yang mengatur pergubnya belum ada,” ujar Tjahjo dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) dan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Gedung ICE, Serpong, Tangerang, Kamis (15/9/17) siang.
“Banyak sektor swasta yang ingin memajukan daerahnya namun masih banyak hambatan, mulai dari perizinan, kebijakan-kebijakan lain yang ikut menghambat. Ini harus segera dicermati.” tegasnya.
Dia mengimbau agar jangan sampai peran swasta seperti pengembang dalam membangun daerah terhambat. Dalam program Nawacita Presiden Joko Widodo, keterlibatan swasta menjadi skala prioritas dan strategis, yang dilakukan dan disinkronkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
“Ini sebagai program strategis pusat, pada saat janjinya dan hukumnya wajib dan menjadi skala prioritas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” papar Tjahjo.
Tjahjo juga mengatakan, jika ada gubernur, bupati dan walikota terpilih yang punya janji politik kepada masyarakat. Hal itu harus disinkronkan dan bersinergi dengan baik untuk mengamankan program pusat sampai kepada tingkat desa.
Menteri yang juga kader PDI Perjuangan itu menyayangkan jika saat ini banyak sektor swasta yang ingin memajukan daerah, namun masih banyak hambatan dan kendala yang terjadi.“Jakarta akan maju sebagai ibukota negara kalau ada sinergi dengan Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, harus sinergi,” tegasnya.
Secara prinsip, kata Tjahjo, seharusnya investasi harus didukung dengan kewenangan penuh, sesuai dengan aturan yang ada yakni perizinan dari pihak Bupati atau Walikota. Oleh sebab itu, dirinya meminta agar daerah terus melakukan evaluasi untuk berbenah dan tak menghambat pembangunan. (Jones)
Tinggalkan Balasan