Megapolitan

Isu Penyelundupan Senjata, Menko Polhukam: Ada Pengadaan BIN yang Miskomunikasi

JAKARTA, INDONESIA PARLEMEN  – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menjelaskan tentang pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait isu impor 5.000 senjata ilegal. Wiranto membantah isu tersebut, menurutnya hal itu hanya merupakan miskomunikasi saja.
“Mengenai pengadaan 5.000 senjata, itu hanya karena masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata ini,” katanya dalam konferensi pers di kantornya, Minggu (24/9/17) siang.
Wiranto menjelaskan, informasi yang benar adalah pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan intelijen. “Isu ini saya tutup karena tidak perlu dikhawatirkan untuk beli senjata hingga 5.000 pucuk. Ini tidak perlu dikhawatirkan, publik tidak perlu khawatir,” katanya.
Isu pertama kali mengemuka dari pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam pertemuan internal dan bukan untuk dipublikasikan. Wiranto mengatakan pasca muncul pernyataan tersebut, dia sudah memanggil seluruh pihak terkait.
“Senjata itu bukan standar TNI, jadi memang tidak perlu izin Mabes TNI. BIN cukup izin Mabes Polri dan itu sudah dilakukan, saya sudah panggil Panglima TNI dan Polri. Ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu.
Dia meminta masyarakat tak perlu khawatir soal isu yang beredar di media sosial terkait pembelian 5.000 senjata ilegal. Wiranto menegaskan telah menutup kasus ini dan tak perlu memperbesar masalah yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Sebelumnya juga pernah diberitakan analisa mengenai ambisi Gatot untuk bisa mengikuti pemilihan Presiden 2019.  Menurut penilaian analis dari lembaga think thank Australia Strategic Policy Institute (ASPI), John McBeth, dalam artikelnya yang berjudul Jokowi and the General di ASPIStrategist.org.au. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dinilai memiliki ambisi untuk ikut dalam pemilihan presiden tahun 2019. Menurut ASPI, ambisi itu terlihat sangat jelas.
McBeth juga menyoroti pernyataan-pernyataan Jenderal Gatot dalam banyak kesempatan mengenai proxy war atau perang dengan menggunakan kaki tangan. (Jones)

Baca Juga :  Menko Polhukam: Peristiwa G30S/PKI Sejarah Kelam Bangsa Indonesia

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button