JAKARTA – Dana pemula Rp 601 miliar disiapkan untuk pembangunan gedung baru DPR beserta alun-alun demokrasi, pimpinan DPR menyebut pelaksanaan pembangunannya bisa saja dieksekusi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana itu untuk membayar konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi.
“DPR tidak melaksanakan, kalau melaksanakan malah bahaya. Mendingan yang laksanakan PUPR, bisa saja BUMN,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jumat (27/10/17) siang.
Politisi dari Partai Demokrat ini tak merinci BUMN mana yang akan membangun gedung baru, yang pasti dia menyebut total Rp 601 M yang masuk dalam anggaran DPR Rp 5,7 triliun diperuntukkan untuk penataan kawasan parlemen.
“Ditetapkan Rp 601 M, anggaran itu penggunaannya tak boleh melebihi anggaran yang ditetapkan. Itu merupakan plafon tertinggi untuk melaksanakan konsultan manajemen, konstruksi dan manajemen dari perencanaan,” jelasnya.
Dia juga menyebutkan, segala hal mengenai pembangunan gedung baru tak lagi berada di tangan DPR. “Sehingga, nanti seluruhnya diserahkan ke Kementerian PUPR, dan nanti dari Kesetjenan dan KemenPUPR yang akan melaksanakan tindak lanjut dari besarnya anggaran yang ada,” kata dia.
Agus juga menyebut pembangunan gedung baru DPR butuh perhatian khusus dari masyarakat, ini agar tak terjadi penyelewengan dalam pembangunannya nanti.
“Sama-sama kita awasi, supaya pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan bisa diketahui seluruh orang,” tegasnya. Anggaran gedung baru DPR ini banyak dikritik karena anggaran ini lolos tanpa dasar rekomendasi dari Kementerian PUPR. (Jones)
Tinggalkan Balasan