Megapolitan

Mantan Menteri Hembuskan Isu Untuk Gulingkan Jokowi 

JAKARTA – Dedy Mawardi, Ketua BidangHukum Dewan Pimpinan Nasional Sekretariat Nasional Jokowi (Seknas Jokowi) mengatakan saat ini ada isu yang dipakai untuk menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni dengan mengunakan isu reklamasi Teluk Jakarta. “Isu baru ini dikelola dengan lebih baik dan jelas targetnya,” kata Dedy dalam siaran pers yang diberikan kepada media, Jumat (3/11/17) siang.

Menurutnya, dirigen dari isu reklamasi Teluk Jakarta itu adalah Sudirman Said, mantan menteri ESDM di Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK. Dedy mengatakan, pada Pilgub DKI yang lalu, Sudirman Said merupakan pendukung Anis-Sandi yang dipercayakan sebagai Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pemenang pilkada lalu.

“Anis – Sandi sudah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dengan posisi sebagai Ketua Tim Sinkronisasi, Sudirman Said merasa bisa bicara mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Seolah-olah atas nama balaikota,” jelas Dedy.

Baca Juga :  Jembatan Darurat Membawa Petaka

Menurut dia, Sudirman Said sepertinya ingin isu Reklamasi Teluk Jakarta bisa menjadi amunisi baru untuk menyerang Jokowi di tengah desakan kelompok masyarakat kepada KPK dan Polri agar kasus Reklamasi Teluk Jakarta diproses secara hukum. Kata Dedy, statement Sudirman Said di ebuah media online yang mengatakan Jokowi mengeluarkan Peraturan Gubernur saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sehingga proyek reklamasi bisa berjalan, merupakan pernyataan yang jelas arahnya. 

“Sudirman Said  ingin menunjukan bahwa persoalan rumetnya reklamasi Teluk Jakarta adalah tanggung jawab Jokowi pada saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Gayung bersambut, statemen Sudirman Said ini mulai diviralkan bahkan sudah diarahkan oleh kelompok masyarakat tertentu untuk dijadikan alasan pemakzulan Jokowi sebagai Presiden,” paparnya.

Presiden Jokowi telah membantah tudingan Sudirman Said itu. Dahulu Jokowi pernah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 146 Tahun 2014 sebagai aturan perizinan reklamasi, menurutnya Pergub 146 yang diteken saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu hanyalah petunjuk teknis Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan izin reklamasi. Bukan memberi izin untuk reklamasi Teluk Jakarta.

Baca Juga :  Tingkatkan Industri 4.0 dan Investasi, Kemenperin Lakukan Kunjungan Ke Benua Biru

Dedi menyebut mainan isu reklamasi Teluk Jakarta lebih intelek dibanding isu-isu lain yg diarahkan kepada Jokowi selama ini, jika isu-isu sebelumnya dirijennya banyak sembunyi di balik medsos kini isu reklamasi dirijennya jelas yakni mantan menteri. Tempat menyerangnya pun lebih dekat dengan Istana Negara.

“Menurut saya, isu reklamasi Teluk Jakarta ini dianggap tidak penting oleh Jokowi. Ada pekerjaaan yang lebih penting bagi Jokowi yakni mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat untuk terus membangun Indonesia yang lebih adil, merata dan sejahtera,” tegasnya. (Jones)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button