JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta akan menata belasan kampung kumuh dan padat penduduk dengan konsep konsolidasi tanah. Besertifikat atau tidak, pemprov yakin hal itu tidak menjadi kendala. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, kepemilikan sertifikat atau tidak di perkampungan kumuh dan padat penduduk akan berjalan dengan sendirinya. Terpenting status kependudukan, aspek ekonomi, dan pendidikan telah didata terlebih dahulu.
“Akan dilihat status tanahnya seperti apa, nanti kita cari solusi. Ada 16 perkampungan yang akan kami tata, pilot project di Kampung Aquarium,“ kata Sandi kepada wartawan, Minggu (12/11/17) siang.
Menurutnya, prinsip penataan kampung kumuh dan padat penduduk yakni keterbukaan dan melibatkan partisipasi warga. Ditargetkan 200 RW yang kumuh di Jakarta bisa ditata dengan konsep konsolidasi tanah. Apabila tanah tersebut berada di atas tanah negara, Pemprov DKI akan membereskan legalitasnya. “Konsepnya rumah berlapis tidak setinggi rumah susun yang bisa mencapai belasan lantai,“ katanya.
Hampir sebulan bermitra, DPRD DKI Jakarta justru masih kebingungan dengan program-program yang diusung Gubernur Jakarta, Anies Baswedan beserta Wakilnya. Pemimpin baru ibu kota itu diminta lebih detail menjelaskan programnya kepada dewan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani menilai konsep rumah lapis atau konsolidasi tanah tidak mudah diwujudkan. Apalagi bila tanahnya milik negara. Dia menyarankan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakilnya tidak malu merelokasi warga ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa), apabila nanti rumah lapis tidak terwujud.
“Penataan kampung padat, khususnya di bantaran sungai, harus dipercepat. Jangan sungkan merelokasi ke lokasi lain. Bangunan di bantaran kali jelas berada di tanah pemerintah,“ ujar politisi dari PDI Perjuangan ini saat dihubungi wartawan.
Menurut Yani, program Anies-Sandi masih membingungkan. Soal program rumah lapis, anggota DPRD sampai sekarang belum paham dan apa bedanya program tersebut dengan pembangunan rusunawa yang selama ini telah dilakukan Pemprov DKI.
Soal program transportasi umum terintegrasi yang diberi label OK Trip. Sejauh ini yang digembar-gemborkan Anies maupun Wakil Gubernur Sandiaga Uno hanyalah program tersebut menjamin, dengan Rp 5000 warga Jakarta bisa naik semua angkutan umum ke mana saja. Sementara detail lainnya masih gelap.
“Program-program itu harus jelas, jangan semuanya ngambang. Saya yakin kalau dikembalikan ke eksekutif, mereka tidak bisa menjawab,” tegasnya. Anies dan Sandi wajib menjelaskan secara detail teknis pelaksanaan program tersebut.
DP nol rupiah dan kenaikan dana operasional RT/RW sebagai program lain juga perlu dijelaskan lebih detail. etiap program harus dijelaskan secara detail ke DPRD. Pasalnya, menyangkut uang warga Jakarta di APBD. (Jones)
Tinggalkan Balasan