JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik sejumlah mata anggaran di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan komisi dan fraksi dewan.
Banyaknya anggaran yang aneh-aneh dengan nilai yang tidak masuk akal di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2018 yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan komisi dan fraksi DPRD DKI ini juga menimbulkan reaksi publik yang mempertanyakan anggaran tahun 2018 dengan total nilanya mencapai Rp 77 triliun.
Terkait hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, DPRD, termasuk Badan Anggaran (Banggar), terbuka terhadap setiap kritikan dan masukan dari publik. Tidak terkecuali dari warga Jakarta itu sendiri terhadap RAPBD DKI 2018.
“Masyarakat kritisi RAPBD DKI 2018, ini kan anggaran rakyat juga yang digunakan untuk kepentingan warga Jakarta,” kata Prasetio kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/11/17) siang.
Politisi PDI Perjuangan ini mengkritisi pembelian lahan untuk program pengendalian banjir sebesar Rp798,1 miliar. Pengadaan lahan itu hanya berada di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Padahal seharusnya, pembelian lahan itu merata di semua wilayah DKI Jakarta, mengingat banjir masih terjadi di lima wilayah DKI Jakarta.
“Jangan beli lahan di Jakarta Timur saja dong, semua wilayah. Kok Timur dan Utara saja, ada apa nih dengan Timur dan Utara. Ini barang banyak yang disana semua, cobalah dipindahkan,” ujar pria akrab dipanggil Pras ini.
Menurutnya, selagi RAPBD DKI 2018 masih dalam tahap pembahasan, masih ada peluang untuk disempurnakan. Artinya, RAPBD DKI 2018 masih terus berkembang, bisa saja berubah dalam nilai maupun pos anggaran. Dengan kata lain nilainya pun bisa berubah, baik itu berkurang maupun bertambah sebelum disahkan dalam rapat paripurna.
“Terbuka dengan segala kritikan dan masukan publik, termasuk media. Kami selalu terbuka dalam setiap pembahasan anggaran yang sudah saya inisiasi sejak saya menjadi Ketua DPRD DKI,” jelasnya.
Dia juga mengkritisi anggaran rehabilitasi kolam ikan DPRD DKI yang mencapai Rp620 juta. Padahal anggaran ini pernah diusulkan dalam tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp579 juta, namun selalu dihapuskan karena dinilai besaran anggaran terlalu besar untuk memberbaiki sebuah kolam yang kecil.
Ternyata anggaran itu muncul lagi saat pembahasan RAPBD DKI 2018, dengan nilai mencapai Rp 620 juta. Anggaran ini digunakan untuk merombak kolam berukuran sekitar 8×4 meter. Dia meminta agar anggaran tersebut dikoreksi. “Jangan sefantastis itu lah,” katanya.
Banyak lagi anggaran yang nilainya cukup fantastis dalam RAPBD DKI 2018, seperti anggaran untuk anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TUPP) yang dialokasikan dalam dua nomenklatur anggaran di RAPBD DKI 2018.
Jumlah anggaran untuk TGUPP ini naik drastis. Sebelum melalui pembahasan, nilai anggaran hanya Rp 2,3 miliar. Namun setelah pembahasan, angggarannya mencapai Rp 28 miliar.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta (Disdik DKI) pun menyelipkan anggaran pembuatan papan nama sekolah dan pemagaran dua lokasi aset tanah dengan harga fantastis. Dari situs apbd.jakarta.go.id, total yang diminta Disdik DKI di ketiga kegiatan itu sebesar Rp 1,6 milliar. Sebanyak Rp 887,1 juta untuk pembuatan papan nama sekolah. Tapi dalam nomenklatur tak disebutkan ada berapa sekolah yang akan dibuatkan papan nama.
Berikutnya Rp 452,4 juta digunakan untuk pemagaran tanah aset Disdik DKI di Jalan Kemenyan, Jakarta Selatan. Lainnya sebesar Rp 311 juta untuk pemagaran tanah aset Disdik DKI di Depan SMPN 162, Jakarta Utara.
Total RAPBD DKI Jakarta 2018 itu sekitar Rp77 triliun. Selama masih dalam tahap pembahasan, Prasetyo menyebut RAPBD DKI terbuka terhadap kritikan dan masukan dari publik. (Jones)
Tinggalkan Balasan