BANTEN – BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia) adalah sebuah lembaga yang independen dan terpercaya, tentunya ingin berkiprah lebih jauh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melaksanakan tugas tersebut BPI KPNPA RI tentunya tidak bisa berjalan sendiri harus ada upaya konstruktif bersama agar kejahatan tindak pidana korupsi dapat di minimalisir.
Hal tersebut disampaikan Drs. TB. Rahmad Sukendar, SH. selaku ketua umum BPI KPNPA yang mendapat dukungan penuh dari Wagub Banten, H. Andika Hazrumy, untuk mengadakan workshop bersama KPK di Gedung Pendopo Gubernur Banten dengan mengumpulkan seluruh SKPD dan dihadiri oleh 23 DPW dan DPD BPI KPNPA RI se Indonesia pada hari ini, Rabu, 17 Januari 2018, acara Workshop Sehari Bersama KPK, resmi digelar.
Pada acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Banten atau yang mewakilinya, Itwarsum Mabes POLRI, Pidsus Kejari Serang, KPK, Ketua DPRD Provinsi Banten dan atau yang mewakilinya, jajaran Muspida, Dandim, Danrem, Koramil, Polda, Polres, Polsek, para Kepala SKPD Provinsi Banten, dan tamu undangan lainnya.
Diawal sambutan, TB Rahmad Sukendar selaku Ketua Umum BPI KPNPA RI mengungkapkan, kita sangat miris dengan maraknya praktek korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, BPI KPNPA RI telah dan sering menindaklanjuti dari Pulbaket dan BPI bisa menghantarkan beberapa kasus besar, seperti kasus di beberapa Kementerian. Semoga dengan adanya workshop ini bisa bermanfaat dan menjadi acuan, agar Provinsi Banten setidaknya terminimalisir dari Tindak Pidana Korupsi.
“Karena terus terang saja, bahwa saat ini pun BPI KPNPA RI sedang mengumpulkan data-data terkait banyaknya laporan aduan masyarakat perihal maraknya pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum Penyelenggara Negara dan juga adanya temuan beberapa kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di beberapa dinas terkait di Pemprov Banten,” tandas Rahmad.
Fluktuasi anggaran berkembang dengan cepat. Tentu perlunya pemantauan dan pengawasan dari beberapa elemen. Di mana banyak sekali penyimpangan. Dalam hal ini, kiprah BPI adalah proses preventif atau pencegahan. “Untuk itu, perlu adanya sinergitas dari beberapa pihak, contohnya adalah dengan dibentuknya wadah sinergitas di Provinsi Banten,” kata Kombes Pol Erwin C Rusmana, selaku Ketua Dewan Pembina BPI KPNPA RI.
Untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) internal di BPI, Alhamdulillah, BPI Provinsi Banten sudah mempelopori kesinergian. Semoga apa yang dilakukan dan diprakarsai oleh Provinsi Banten. “bisa menjadi acuan dan contoh bagi provinsi lain,” tandas Erwin.
Sambutan dari Gubernur Banten, yang dalam hal ini diwakili oleh ASDA 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Anwar Mas’ud, M.Si, menuturkan, Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka upaya pencegahan korupsi, menggandeng KPK. Tentunya, kami pun selalu berusaha keras dan berkomitmen untuk menghilangkan yang namanya korupsi di Provinsi Banten. Hal ini sebagaimana arahan Bapak Gubernur Banten yang seringkali digembar-gemborkan pada jajarannya, ringkas Mas’ud yang sekaligus membuka acara seminar tersebut.
Ada tiga hal yang perlu dipelajari oleh rekan-rekan BPI. Yang pertama, pelajari dulu manajemen resiko, kemudian yang kedua, mampu mengendalikan beberapa aspek, dan yang ketiga, diharap secara internal BPI mampu menjadi tata kelola yang baik. Agar BPI menjadi basic anggaran dan SDM sehingga mampu dalam pelayanan berbagai hal yang baik. Demikian disampaikan Brigjen Pol Drs. Bambang Rudi, mewakili Irwasum POLRI.
Bambang.
“kami dari jajaran Polri sangat bangga dan mengapresiasi atas kiprah dan kinerja BPI KPNPA RI yang sudah banyak menghantarkan dan menindaklanjuti beberapa kasus korupsi.” tegasnya.
Tiba di acara pamungkas, Amir Arif, selaku Satgas Dit Dumas KPK, memaparkan. Membangun ideologi itu sulit. Namun lebih sulit lagi mempertahankan reputasi atau nama baiknya. Dan BPI diharapkan mampu menjaga reputasi tersebut, jangan sampai karena nila setitik jadi rusak susu sebelanga. “KPK bersama masyarakat banyak dibantu dalam mengendus indikasi korupsi yang bigfish, tanpa pandang bulu. Tak ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi,” kata Amir.
Upaya pencegahan korupsi adalah tugas besar. Namun tentunya perlu kesinergian beberapa pihak, agar Indonesia bersih dari korupsi dan maju bersama KPK, ringkas Amir dalam beberapa pemaparan diakhir bahasan. (John)
Tinggalkan Balasan