Warga Desa Kohod Keluhkan Sertifikat Prona di Pungut Biaya

  • Bagikan

KABUPATEN TANGERANG – Program sertifikat prona gratis yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia dikeluh warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Pasalnya program tersebut dipungut biaya oleh perangkat Desa Kohod Rp 500 ribu hingga 1 jutaan persertifikat.

“Perangkat Desa datang ke rumah saya terus minta duit gope, dia bilang buat biaya sertifikat prona,” kata warga, yang namanya enggan dipublikasikan, kepada awak media, dikediamannya Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Senin (16/04/2018).

Menurutnya, bukan dirinya saja yang dipungut biaya pembuatan sertifikat prona, akan tetapi warga yang lainpun harus membayar hingga Rp 1 jutaan kepada perangkat Desa Kohod.

“Yang lain juga bayar Pak, bukan cuma saya aj yang di mintain duit, kalau saya sih cuma bayar gope, coba bapak tanyain yang lain, ada yang bayar sampai 1 tapi sertifikatnya belum jadi,” jelasnya.

Baca Juga :  Lakukan Perluasan, BPJSTK Lakukan Pembinaan Ditempat Hiburan Malam

Sementara itu salah satu perangkat Desa Kohod aktif, yang namanya enggan dicantumi, menceritakan kalau sodaranya sampai marah-marah karena dipinta biaya sertifikat prona Rp 1 jutaan oleh perangkat Desa Kohod yang lain.

“Sodara saya sampai marah banget begitu dipinta duit 1 juta sama Ketua RT buat bayar sertifikat prona, sodara saya bilang gini ‘bukannya waktu rapat dibilangnya gratis ga ad biaya, tapi kenapa setelah sertifikatnya ud jadi disuruh bayar 1 juta,” ucapnya sambil memperagakan kata-kata sodaranya.

Disisi lain, Kepala Desa Kohod, Rohaman membantah kalau dirinya memerintahkan aparatur Desa, meminta biaya pembuatan sertifikat prona kepada warganya.

Baca Juga :  Lurah Kapuk Intervensi Pemilihan Ketua RW 12

“Ga pernah nyuruh pegawe Desa minta duit sama warga buat bayar sertifikat prona, kalau saya sih yang penting surat-suratnya rapih pasti dibuatkan keterangan untuk diajukan pembuatan sertifikat prona,” terangnya.

Ia menyebut, tidak menutup kemungkinan mengenai biaya pembelian materai serta ongkos perjalanan, telah diterima oleh aparaturnya dari pemilik tanah dengan tidak ada paksaan sedikitpun.

“Memang benar warga ngasih duit ke aparatur saya, itu hanya ke ikhlasan mereka tidak dipatok jumlahnya, kalaupun ada kabar aparatur saya minta biaya pembuatan sertifikat prona sampai 1 jutaan, itu bohong ga bener,” lugasnya. (Surta/Igor)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *