JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPP PWRI) Suriyanto PD SH MH, Mkn. mengatakan bahwa Jangan Mengganggu Kedaulatan Pers Nasional. Ketua Umum PWRI sepakat menyatakan “genderang Perang” melawan kriminalisasi Pers Indonesia.
Hal itu disampaikan dalam acara perbincangan hangat dengan rekan – rekan organisasi pers yang hadir pada pertemuan di sebuah Cafe Taman Ismail Marzuki Cikini Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (30/6/2018).
“Target kita yaitu meluruskan tupoksi dewan pers yang sebenar nya berdasarkan undang-undang, bukan peraturan yang selalu dikeluarkan oleh dewan pers yang tidak mengayomi pers nasional seutuh nya, baik peradilan pers nya maupun kebebasan pers itu sendiri. karena saat ini menjadi biang kisruh terjadinya tindakan kriminalisasi kepada insan pers di berbagai wilayah, serta kurang nya perhatian terhadap insan pers yang mempunyai masalah dilapangan,” ungkap Ketum PWRI.
Dalam kesempatan yang sama Andre Heru (Penanggung Jawab Redaksi Media City Post) dan Rinaldo Ketua Redaksi II Media Sinar Pagi Baru dan juga salah satu Ketua DPP PWRI, mengaku akan ada agenda yang sangat besar untuk menyelamatkan kemerdekaan insan-insan pers yang terdzolimi di seluruh wilayah Indonesia.
“kami akan turun untuk meminta pertanggung jawaban Dewan Pers nanti tanggal 4/7/2018, kita akan menyiapkan puluhan organisasi pers yang tergabung dalam wadah pers nasional yang akan kita gerak kan untuk melawan kriminalisasi pers, yang akan berpusat di Gedung Dewan Pers Kebonsirih Jakarta Pusat, tunggu tanggal mainnya,” ungkap Rinaldo.
Indonesia butuh kekuatan dan Solidaritas dari insan pers nasional untuk lebih menajamkan karya jurnalistik agar Indonesia merata dengan informasi yang akurat, aktual dan Inovatif demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Saat ini bangsa Indonesia lagi terpuruk, baik perekonomian maupun sistem hukum,” ungkap Ketua Umum PWRI. (Rochman)
Tinggalkan Balasan