KOTA TANGERANG – Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Tangerang memastikan bangunan yang berada di kawasan Kavling DPR, Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).
Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Pengawas Bangunan (Wasbang) Perkim Kota Tangerang, Hadi Baradin.
Dikatakan Hadi, dari puluhan bangunan yang diketahui saat Sidak bersama anggota DPRD Kota Tangerang, Beberapa waktu lalu, hanya empat pemilik bangunan yang memenuhi panggilan untuk klarifikasi kelengkapan adminstrasi perizinan.
Diketahui dari hasil klarifikasi itu, terbukti para pemilik bangunan belum memiliki IMB dan masih dalam proses.
“Mereka jelas belum memiliki IMB, nanti kita rapatkan dulu ke pimpinan untuk tindakan lebih lanjut. Nanti kita akan melayangkan surat rekomendasi penyegalan kepada Satpol PP Kota Tangerang,” kata Hadi menjelaskan.
Terkait lemahnya pengawasan dan pendataan bangunan di kawasan itu, Hadi mengakui kalau pihaknya masih belum maksimal. Dia beralasan karena terbatasnya petugas di Dinas Perkim. Sehingga, pendataan bangunan di komplek DPR itu belum dapat di inventarisir.
“Nanti kita akan bikin strategi. Untuk pendataan bangunan yang ada di wilayah Kavling DPR kita kekurangan personil,” imbuhnya.
Sementara saat ditanya peruntukan lahan di lokasi itu, Hadi enggan berkomentar.
“Kalau masalah peruntukan bukan di Perkim yang berwenang, melainkan Dinas Tata Ruang,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, bahwa hasil Sidak bersama yang dilakukan rombongan anggota DPRD bersama Pemkot Tangerang di kawasan Kavling DPR, Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang, terbukti puluhan bangunan belum mengantongi izin dan menyalahi peruntukan. Namun hingga saat ini petugas Satpol PP Kota Tangerang belum melakukan tindakan penyegelan.
Bukan cuma itu, dari tinjauan ke lapangan tersebut terkuak adanya dugaan percaloan izin yang melibatkan oknum petugas aparatur sipil negara (ASN) dan juga honorer.
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, H. Kosasih menyesalkan dugaan adanya keterlibatan oknum pegawai Pemerintah Kota Tangerang dalam percaloan izin bangunan di lokasi itu.
“Kita akan telusuri jika ada keterlibatan oknum petugas. Soal sanksi itu kita serahkan kepada badan kepegawaian (BKPSDM.red) ,” pungkasnya.
( Glen/ Rls )
Tinggalkan Balasan