Komentari Pidato Jokowi, Pengamat: Presiden Harus Tegas Tentukan Arah Kebijakan

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie

JAKARTA, INDONESIAPARLEMEN.COM –  Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie menyoroti pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8/20) kemarin terkait membenahi diri secara fundamental dan bertransfomasi menjalankan strategi besar di bidang ekonomi.

“Ini bagus, tapi saran saya yang RPMJP (Rencana Pembangunan Menengah Jangka Pendek) harus dijalankan,” kata Jerry dalam keterangan yang diterima wartawan, Sabtu (15/8/20).

Jerry mengatakan, kalau di zaman era Orde Baru ada tokoh penting dalam mengatur strategi ekonomi yakni Ali Wardhana dan Widjojo Nitisastro.

“Indonesia pun dijuluki macan Asia kala itu. Bayangkan, inflasi saja dari tahun 1967 sekitar 650 persen diturunkan sampai 10 persen,” ujar Jerry.

Selain itu, lanjut Jerry, saat itu Ali Wardhana menerapkan pentingnya Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) atau Pelita.

Karenanya, kata Jerry, orang yang ditempatkan di bidang ekonomi haruslah yang kompeten, kredibel, expert (ahli) dan memiliki cukup kemampuan.

“Saat ini Presiden harus tegas dalam menentukan arah kebijakan ke depan. Contoh economic growth atau pertumbuhan ekonomi siapa yang bertanggung jawab. Waktu era Soeharto itu dipegang oleh Bappenas, tapi saat ini kurang jelas siapa yang handle,” ungkapnya.

Menurut Jerry, pernyataan lompatan besar yang dilontarkan Jokowi tak salah, tapi harus punya grand strategy dan grand design untuk mewujudkan itu.

“Saran saya perlu ada orang oramg yang bepikir besar seperti pernyataan tokoh yang cukup populer Dale Carnagie ‘Think and Grow Rich’,” terangnya.

Terkait Covid-19, kata Jerry, pernyataan Presiden cukup terang benderang yakni negara di dunia sedang mengalami kemunduran. Hal itu tak dapat dipungkiri 5 negara saat ini sedang menglami krisis dan resesi ekonomi yakni Jerman, Amerika Serikat, Korea Selatan, Hongkong dan negara tetangga kita Singapura.

Terkait penegakkan hukum, dalam hal ini pemberantasan korupsi, menurut Jerry publik saat ini menunggu apa yang akan dilakukan pemerintah.

“Apalagi saat ini pegawai KPK akan diangkat menjadi ASN. Justru ini bencana politik dan hukum. Alasannya kredibilitas KPK bakal dipertanyakan. Otomatis ASN di bawah kementerian PAN-RB dan Kemendagri,” pungkasnya. [Rls]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *