SMA 8 Kota Bekasi Bantah Ada Pungutan Tapi Sumbangan

BEKASI, INDONESIAPARLEMEN.COM -Berdasarkan informasi adanya pungutan di SMA 8 terkait pembayaran SPP dengan bukti surat pernyataan pembayaran sejumlah 155 Rb per siswa.sedangkan dilangsir pemberitaan media on line Pemprov Jabar akan membebaskan biaya iuran bulanan peserta didik (IBPD) untuk SMA/SMK negeri pada tahun ajaran 2020/2021.

Humas SMAN 8 Kota Bekasi, saat di konfirmasi. Menegaskan, bahwa pembayaran SPP di sekolah SMA 8 tidak ada, untuk 300 Ribu itu tahun lalu, kalau ada informasi pembayaran 155 ribu per siswa benar. sesuai hasil rapat komite sekolah memang benar mendapat subsidi 145 ribu dari provinsi. mengingat guru honor ada 30 orang yang PNS 52 orang, dan jumlah siswa ,1230 orang terbagi dari 34 ruang belajar.

“Dana bos itu 1.5 juta per tahun, tapi program yang cair setengah yaitu 750 Rb pertahun. Bantuan Operasioal Pendidikan Daerah ( BOPD ) yaitu 145 rb.Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) 4,7. sementara dana terhimpun untuk saat ini 2 milyar, kekurangan atau minusnya itu untuk honorer,” papar dia.

Kata Munawir, Bicara dana bos untuk gaji honorer, hasil RKAS tidak mencukupi sedangkan kita untuk menutupi biaya pembinaan kegiatan ekstrakulikuler.

“Dari kebutuhan di SMA 8 tidak mencukupi maka komite sekolah menggalang dana tersebut.kalau dikatakan gratis memang gratis tapi sebelum ada keputusan pergub Perwal itu secara hukum belum, itu kan hanya pernyataan,” tegas Munawir kepada para awak media saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Kamis (03/09/2020).

Tambah dia (Munawir.red) Yang jelas kewajiban dalam bentuk sumbangan bukan pungutan dan untuk membayar 155 ribu itu tidak melekat yang artinya tidak semua membayar. Dengan cara subsidi silang.

Namun ironisnya, saat awak media Ingin menanyakan tentang nomor person ketua Komite Sekolah untuk dikonfirmasi, jawab H. Munawir. “Saya harus izin dulu dengan beliau (Subagio.AS) dan tidak bisa memberikan sembarangan begitu, karena beliau seorang pejabat di kemenhan,” dalihnya kepada beberapa media.

Saat disinggung oleh awak media kembali mengenai kantor sekretariat komite sekolah disebelah, J H. Munawir. Menjawab, kantor nya tidak ada, emangnya harus ada Sekretariat komite ya, dan ini adalah masukan, yang nanti akan dibuat Sekretariat dan juga bisa baru tahu dari teman-teman wartawan, setahu saya (H. Munawir-red) Komite itu bukan bagian pelaksanaan sekolah, maka tidak adanya kantor sekretariat nya, baiklah kalau begitu ini sebuah masukan, tentunya kedepan harus sudah ada Sekretariat nya, paling nanti dibuat depan dekat pos atau kamar mandi,” dalihnya.

(Dirham)