JAKARTA, INDONESIAPARLEMEN.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Tindakan Juliari bakal mengecewakan Kepala Negara dan masyarakat di tengah pandemi virus korona (covid-19).

“Ini tamparan keras dan kesalahannya sangat berat karena korupsi bantuan sosial (bansos) covid-19,” kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Indonesiaparlemen.com, Minggu, 6 Desember 2020.

Selain tamparan untuk Presiden Joko Widodo, hal ini juga menjadi tamparan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Juliari menambah daftar nama partai besutan Megawati Soekarnoputri itu yang diciduk KPK.

“Ini menambah deretan polisi PDI Perjuangan yang terjerat korupsi dan memperburuk citra partai pada pemilihan presiden (pilpres) 2024,” ujar dia.

Jerry mengatakan sudah ada empat menteri terjerat kasus rasuah selama dua periode Jokowi menjabat. Mereka yakni eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, eks Mensos Idrus Marham, eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan teranyar Juliari.

“Ini sangat bobrok dan menjadi catatan buruk dalam pemerintahannya,” tutur Jerry.

Jokowi, kata Jerry, perlu mengevaluasi kinerja menteri sejak dini. Dia yakin ketegasan Jokowi untuk merombak kabinet bisa menjadi upaya penyelamatan.

“Kalau Jokowi mau reshuffle kabinet maka bisa menghindari dan mencegah (menteri yang melakukan) tindak pidana korupsi,” ujar dia.

Jerry menyebut reshuffle perlu dilakukan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Presiden bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk melihat serapan anggaran dan kinerja menteri yang tidak maksimal.

“Reshuffle perlu dilakukan agar kepercayaan publik pada pemerintah tak turun. Jokowi pasti tahu siapa yang bersih dan siapa yang tidak,” papar Jerry. (Rls/Jr)