JAKARTA, INDONESIAPARLEMEN.COM – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya melakukan digitalisasi bantuan sosial (bansos) . Data penerima bantuan bisa disinkronkan dengan sistem perbankan yang ada saat ini. Jokowi memastikan supaya tidak ada lagi pemotongan dari tiap bansos yang diterima masyarakat.

Jokowi juga meminta agar skema pemberian bansos dirubah dari sembako menjadi uang tunai yang di transfer. “Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke rekening penerima manfaat,” Ujar Jokowi saat Rapat Terbatas Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Negara menyiapkan anggaran Rp 110 triliun untuk program perlindungan sosial di tahun 2021. Ini dilakukan pemerintah guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu program yang dicanangkan adalah kartu sembako dengan anggaran Rp 45,1 triliun, Program Keluarga Harapan dengan anggaran Rp28,7 triliun, dan bansos tunai Rp12 triliun untuk 10 juta penerima.

Ia menekankan kecepatan dalam penyaluran bantuan setelah data penerima bantuan dipastikan agar tetap sasaran. “Jangan sampai mundur, bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga yang kita ingin ini bisa menggerakkan permintaan,” Pintanya.

(Angie)