MegapolitanNasional

Presiden Beri Arahan Terkait Pengendalian Karhutla

Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan dalam Rakornas 2021, di Istana Negara, Jakarta/Dok-Hum

JAKARTA, INDONESIAPARLEMEN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021).

Dalam arahannya, ada enam hal yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo terkait upaya pengendalian karhutla.

Pertama, Presiden meminta agar upaya pencegahan diprioritaskan. Prioritas pencegahan jangan sampai terlambat karena jika sudah terlambat, upaya pemadaman akan jauh lebih sulit untuk dilakukan.

“Manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Artinya, di desa itu kalau ada api kecil itu sudah harus memberitahukan agar segera bisa tertangani di depan. Bukan sudah terlanjur besar baru ketahuan, sulit memadamkan,” ujarnya.

Presiden juga meminta jajaran di bawah untuk selalu memperbarui informasi terkait kondisi di lapangan dengan memanfaatkan teknologi terkini.

“Manfaatkan teknologi untuk monitoring ini dan pengawasan dengan sistem dasbor. Hati-hati, begitu kebakaran meluas itu kerugian tidak hanya juta atau miliar, saya pastikan larinya pasti ke angka triliun. Belum kerusakan ekologi ekosistem kita,” tegasnya.

Kedua, infrastruktur pemantauan dan pengawasan harus sampai tingkat bawah. Presiden memberi contoh aplikasi teknologi yang dimiliki oleh Polda Riau yang pernah ditinjaunya pada saat kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 20 Februari 2020 lalu.

Selain dari sisi teknologi, Presiden juga meminta agar unsur pemerintahan serta TNI dan Polri di bawah yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa turut dilibatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan ini.

“Ajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk ikut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan dan juga dampak ekonomi yang tidak kecil,” jelasnya.

Ketiga, Menurut Presiden, 99 persen kebakaran hutan itu adalah ulah manusia, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena kelalaian.

“Motif utamanya selalu satu, ekonomi. Karena saya tahu bahwa pembersihan lahan lewat pembakaran itu adalah cara yang paling murah,” imbuhnya.

Keempat, Presiden meminta agar penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan.

“Buat banyak embung, buat banyak kanal, buat sumur bor, dengan berbagai teknik pembasahan lainnya sehingga yang namanya lahan gambut tetap basah,” tambahnya.

Kelima, Presiden kembali menekankan pentingnya untuk tidak membiarkan api membesar sehingga sulit dikendalikan.

“Ini sebetulnya hanya respons yang cepat saja. Kalau kita merespons api baru kecil, rampung. Jika diperlukan lakukan pemadaman melalui operasi udara water bombing. Ini sudah sering kita lakukan, tapi kalau bisa jangan sampai. Kecil langsung siram sudah mati, di darat saja. Karena water bombing ini juga butuh duit gede, anggaran yang gede. Tapi kalau sudah terlambat, mau tidak mau kita juga pakai itu,” Jelasnya.

Keenam, Kepala Negara meminta agar langkah penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat sehingga timbul efek jera.

“Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan, baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana,” tegasnya.

(Bintarsih/Hum)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button