Penandatanganan Komitmen Pembangunan MPP yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Selasa (2/3/2021)

JAKARTA, INDONESIAPARLEMEN – Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung mengatakan kemudahan berusaha dapat diwujudkan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

Dengan prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan. Melalui perbaikan kemudahan berusaha, akan berpengaruh pada peningkatan daya saing bangsa.

“Tentu untuk peningkatan daya saing ini kita harus memperhatikan apa yang perlu kita perbaiki sesuai dengan tolok ukur yag dilakukan survei secara global,” ujar Yuliot dalam Penandatanganan Komitmen Pembangunan MPP yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Yuliot menjelaskan bahwa perbaikan-perbaikan tersebut dilihat dari sisi prosedur yakni bagaimana prosedur untuk memulai kegiatan berusaha, kemudian lamanya penyelesaian, waktu dan juga transparansi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan MPP Pandeglang memiliki beberapa inovasi seperti manager on duty, survei kepuasan masyarakat online yang real time, air siap minum ala bandara dari PDAM, adopsi nilai lokal (badak), serta koneksi antar konter.

“Jadi semua sudah memakai aplikasi, contohnya BPJS Kesehatan ingin mengecek verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), sudah ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, awalnya pelayanan perizinan berusaha berbelit-belit untuk rekomendasi teknis, sekarang dapat diproses dalam hitungan jam atau beberapa hari. Semua pelayanan sudah terjadwal, baik pelayanan yang hanya satu jam bahkan hanya tiga menit.

Reporter  : Elly                      Editor       : Noval Verdian