DaerahEkonomi

BKD Depok Hapus Sanksi Tunggakan PBB

Gedung Balaikota Depok

DEPOK, INDONESIA PARLEMEN – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota DepokĀ  mengadakan kembali program penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) untuk memberikan keringanan kepada Wajib Pajak (WP).

“Kami kembali menerapkan keringanan bagi warga yang membayar PBB-P2 berupa penghapusan sanksi administrasi. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Februari sampai 30 Juni 2021,” ujar Kepala Bidang Pajak Daerah II BKD Kota Depok, Muhammad Reza, Rabu (31/3/2021).

Dia menuturkan, sanksi administrasi yang dimaksud yaitu keterlambatan pembayaran PBB-P2 yang dikenakan 2 persen setiap bulan dengan maksimal 48 persen. Penghapusan sanksi untuk tunggakan sampai dengan tahun 2020.

Baca Juga :  Pemdes Sengare Laksanakan Pengaspalan Jalan Desa dari DD 2020

Dia menambahkan, kebijakan ini juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2020. Yaitu tentang Fasilitas Pajak Daerah berupa Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Depok.

“Keringanan diberikan secara langsung saat pembayaran tanpa permohonan,” Ucapnya.

Baca Juga :  125 Mantan GAM di Latih Ketrampilan

Untuk itu dia mengimbau masyarakat untuk dapat melakukan pembayaran pajak melalui beberapa mitra yang telah ditunjuk. Yaitu Bank Jabar Banten (BJB), BTN, BSM, BNI, CIMB Niaga, OCBC NISP, Kantor Pos, Alfamart, Indomart, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, Link aja, dan Go pay.

“Mari manfaatkan fasilitas ini dengan segera melunasi pajak anda,” Pungkasnya.

Penulis: Redaksi

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button