Politik

PKS Minta Konsistensi Pemerintah Tangani Pandemi

Mardani Ali Sera

JAKARTA, INDONESIA PARLEMEN – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan ada dua problem yang dihadapi pemerintah dalam penanganan Covid 19, Pertama, soal konsisten kebijakan penanganan pandemi. Dia mengambil contoh kebijakan larangan mudik lebaran.

Dia berharap, kebijakan larangan mudik harus konsisten, jangan seperti tahun lalu melarang mudik tapi membolehkan pulang kampung.

Pemerintah sudah diberikan anggaran yang cukup besar dalam menangani pandemi virus Corona (Covid-19) termasuk dalam pemulihan ekonomi sudah dibekali dengan Perppu. Sehingga, idealnya kinerja pemerintah membaik.

“Saya lebih apresiasi lagi sebetulnya fakta ya, angka 56 persen (hasil survei IPO) itu diantara yang terkecil itu dari semua lembaga survei yang saya hadir,” ujarnya, Sabtu (10/4/2021).

Kendati begitu, Mardani melihat pandemi Covid-19 memang masalah besar yang dihadapi hampir negara-negara di dunia. Dia pun melihat Presiden Jokowi sudah bekerja untuk menyelesaikan masalah hal ini. Salah satunya dengan program vaksinasi yang didukung PKS.

Baca Juga :  Positif Covid-19 Politisi PAN Ali Taher Meninggal Dunia

“Nah jadi pertama tanggapan saya (evaluasi kabinet) ini warning ya, Pak Jokowi itu bukan tahun kedua, ini tahun ketujuh. Memang ada pandemi tapi ada negara-negara lain bentuknya udah mulai V, turun tapi bisa naik. Kita tentu bisa U bisa turun lama dikit tapi segera naik, jangan sampe turun bablas angine gak naik-naik,” ungkapnya.

Dia menyayangkan larangan mudik tapi memperbolehkan wisata.

“Kami PKS di Depok lebih tegas lagi dibanding pemerintah pusat melarang buka puasa bersama, pemerintah pusat membolehkan,” imbuhnya.

Baca Juga :  PSI Tangsel Mempertanyakan Acara Bagi-Bagi Santunan Menjelang Pilkada

Di katakannya, dari problem yang dihadapi pemerintah, sektor ekonomi yang dinilainya turun. Dia menilai, hal ini didasari kebijakan pemerintah yang menempatkan UMKM sebagai obyek bukan subjek.

“Jadi bukan kementerian investasi yang kita inginkan, sekarang lucu udah ada menko, udah ada badan ada kementrian lagi, benar emang di zaman Pak Jokowi investasi tinggi tapi tetap masih aja ada yang masuk ke singapura, masih ada yang relokasi ke Thailand, kenapa ramai-ramai ke vietnam. Karena apa korupsi masih kuat di kita, penegakan huum kita masih belum kokoh ketiga reformasi birokasi kita masih belum jalan. Jadi angka 56 persen bagi kita pemerintah rapotnya masih merah gitu,” pungkasnya.

Editor: Redaksi

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button