Nasional

Menteri Tjahjo Keluarkan Kebijakan Guna Cegah ASN Korupsi

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam Rilis Survei Nasional dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Minggu (18/4/2021).

JAKARTA, INDONESIA PARLEMEN – Praktik korupsi merupakan suatu tindakan yang harus dihindari oleh semua lapisan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN). Untuk itu, berbagai upaya telah digulirkan oleh pemerintah untuk mencegah praktik korupsi di tubuh birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai leading sector dalam penyusunan kebijakan bagi ASN, juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menghindari praktik korupsi.

“Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, yang wajib diikuti oleh individu ASN maupun instansi pemerintah agar terhindar dari lingkaran korupsi,” jelas Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam Rilis Survei Nasional dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Minggu (18/4/2021).

Kebijakan pertama adalah kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan yang dilaporkan setiap tahunnya.

Kedua, kebijakan yang mengatur mengenai penguatan sistem integritas internal instansi pemerintah.

Baca Juga :  Presiden Siapkan Tiga Zona Hijau Untuk Pulihkan Pariwisata Bali

Kemudian, pengendalian tindak korupsi di level unit kerja pelayanan melalui pembangunan Zona Integritas (ZI).

Salah satu upaya lainnya adalah kolaborasi antar-instansi pemerintah melalui pembentukan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang terdiri dari Tim Stranas PK tersebut terdiri dari Menteri Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Presiden, Menteri PANRB, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Stranas PK ini bertugas untuk merumuskan kebijakan dan aksi yang akan dilakukan setiap instansi pemerintah untuk menurunkan potensi terjadinya korupsi,” lanjut Menteri Tjahjo.

Selain itu, Kementerian PANRB juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan lembaga survei terpercaya untuk melaksanakan survei secara rutin. Pelaksanaan survei rutin tersebut ditujukan untuk mengetahui persepsi masyarakat sebagai penerima layanan mengenai kualitas layanan dan persepsi antikorupsi.

Baca Juga :  Kejati Kalbar Tahan Dua Orang Tersangka Korupsi Kredit Fiktif, Salah Satunya Berstatus PNS

Dalam peluncuran survei yang bertajuk Urgensi Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi, dan Intoleransi di Kalangan PNS tersebut, Tjahjo juga menyampaikan bahwa paham radikalisme erat kaitannya dengan praktik intoleransi.

“ASN harus sangat berhati-hati agar tidak terjebak ke dalam paham radikalisme,” ujar Tjahjo.

Tjahjo juga mengungkapkan bahwa persepsi ASN mengenai toleransi cukup baik. Hal ini
seiring dengan tugas dan fungsi dari ASN, yakni pemersatu dan perekat bangsa.

ASN telah memiliki pemahaman yang baik mengenai perbedaan dan toleransi, saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

Survei yang dikeluarkan oleh LSI tersebut dilakukan guna mengukur persepsi dan pengalaman ASN dalam aspek reformasi birokrasi yang meliputi korupsi, demokrasi, dan intoleransi.

Reporter : Elly
Editor      : Angie

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button