Peserta aksi dari Koalisi Masyarakat Sipil AntiKorupsi membawa poster saat berunjukrasa di depan Gedung KPK Jakarta, Selasa (18/5/2021)/Foto: Liputan6

JAKARTA, INDONESIA PARLEMEN –  Nurul Ghufron, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan isi rapat koordinasi terkait 75 pegawai gagal tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia menyebut tak pernah ada pembahasan soal individual development plan (IDP).

“Saya yang hadir pada Selasa (25 Mei 2021) kemarin. Kami tidak pernah menerima konsep itu,” ucap Nurul di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/5/2021).

Dikatakan Ghufron, KPK bersama stakeholder terkait duduk bersama guna membahas nasib pegawai. Pembahasan tersebut berasal dari beberapa indikator penilaian asesor.

Ghufron mengungkapkan, Kementerian Pemberdayaan dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tidak memberikan masukan terkait konsep IDP.

“Tidak ada dari Kemenpan adanya konsep pembinaan individu tersebut, yang ada kami saling diskusi untuk kemudian mereview ulang indikator-indikator tersebut,” kata Ghufron.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan Kemenpan RB mengusulkan IDP untuk pegawai KPK gagal TWK. Tapi konsep itu ditolak pimpinan KPK.

“Pimpinan KPK kemudian mengambil kebijakan lain tersendiri, hal tersebut merupakan kewenangan dan keputusan lembaga pengguna dalam hal ini KPK,” kata Moeldoko.

 

Editor: Redaksi