Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi PKB Moh. Rano Alfath

JAKARTA, INDONESIA PARLEMEN – Komisi III DPR RI kembali mengadakan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Lembaga (KL) Tahun Anggaran 2022 yang melibatkan tiga mitra yakni Kemenkumham, Kejagung dan Polri pada Senin (7/6/2021).

Rapat Dengar Pendapat tersebut dihadiri oleh perwakilan masing-masing institusi yakni Wamenkumham Eddy Hiariej, Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi, dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi PKB Moh. Rano Alfath menyayangkan pagu anggaran Polri yang menurun untuk Tahun Anggaran (TA) 2022.

“Dari 112,1 T di tahun 2021 menjadi 97,5 T untuk Pagu Indikatif 2022. Perbandingannya turun 14,6 T,” ungkap legislator muda dari Banten itu saat ditanya oleh awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (7/6/2021).

Menurut Rano, sudah seharusnya anggaran Polri sebagai aparat penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk terus bertambah. Hal ini berdasarkan fakta bahwa tantangan Polri kedepan akan semakin berat.

“Beban Polri kedepan semakin berat. Semakin meningkatnya kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda; maraknya penyalahgunaan narkoba, ancaman dari berbagai segi IPOLEKSOSBUDHANKAM, sampai resiko-resiko kamtibmas lainnya. Saya sebagai mitra dekat Kepolisian mengetahui kerja capek, kerja keras dan kerja hebat Polri selama ini apalagi dalam hal membantu penanganan Covid-19 dimana yang namanya Polisi itu tidak kenal lelah dan bekerja siang malam demi meminimalisir resiko kesehatan dan transmisi virus di masyarakat,” paparnya.

“Walaupun dengan APD seadanya mereka ada di garda terdepan untuk penanganan Covid-19. Maka dari itu ini juga sudah saya sampaikan juga tadi saat pembahasan RKA/KL bersama para Mitra. Saya sampaikan di hadapan pak Wakapolri, bahwa anggaran Polri wajib harus terus bertambah,” tambah anggota yang duduk di komisi hukum itu.

Rano mengaku akan terus memperjuangkan penambahan anggaran untuk Polri.

“Kita di Komisi III sebagai representasi rakyat, akan terus membantu memperjuangkan penambahan anggaran Polri selama memang itu untuk kepentingan yang diperuntukan bagi masyarakat di bawah sana,” tutup Bendahara Umum DKN Garda Bangsa itu.

Editor : Redaksi