JAKARTA – Diskusi dengan tema “Siapa Dalang Joko Widodo 3 Periode: Antara Konstitusi dan Kekuasaan.” digelar DETIK FORUM, Sabtu (26/6/2021).

Diskusi tersebut mendapat apresiasi karena semua narasumber hadir dan berbeda argumen.  di antaranya tokoh dan mantan politisi partai demokrat Ferdinand Hutahaean, Tony Akbar Hasibuan yang juga Ketua DPW Partai Berkarya DKI Jakarta, Pengamat politik Dr Jerry Massie selaku Direktur P3S & Peneliti Indonesia Maju Institute, Tokoh Indonesia Timur Nurkaltim La Ovo, Waketum DPP Partai Rakyat dan ahli hukum tata negara Abdul Aziz Hakim, sebagai Pakar Hukum Tata Negara UMMU Ternate serta Host Dhanny Kurnia dari Pimimpin Redaksi DETIK Indonesia.

Diskusi ini berjalan kurang lebih dua jam namun tetap menggugah dengan narasumber yang berbeda pandangan.

Menurut Ferdinan saat memaparkan argumennya, persoalan keterbatasan kewenangan adalah hal yang sangat wajar, karena ada trauma masa kepemimpinan sebelumnya, yakni Kepemimpinan Soekarno dengan gaya demokrasi terpimpinnya, kepemimpinan Soeharto dengan otoriterisme sehingga konstitusi kita harus diamandemen dan melahirkan jabatan presiden hanya 2 periode.

Ferdinand menambahkan, mengapa muncul ide 3 periode ini, tentu karena adanya kekuasaan dan kapling kekuasaan oleh ketua – ketua umum partai yang menurutnya adalah bagian dari tidak aspirasinya partai untuk merekrut para pemimpin bangsa ini, padahal saya menginginkan agar calon pemimpin pasca Jokowi harus yang lebih baik, yakni pemimpin yang di inginkan oleh rakyat.

Sementara Nurkaltim La Ovo yang mengaku lahir bukan di masa reformasi namun sebagai anak muda dirinya mengikuti proses reformasi dari berbagai sumber.

Nurkaltim kino aktif di partai Rakyat dan selalu menyuarakan menolak Jokowi 3 periode, ia tentu tidak sepakat bila partai dianggap tak terbuka.

Kepada Ferdinand, Nurkaltim menegaskan bahwa semua partai politik sangat terbuka.

“Bung Ferdinan harus mengkampanyekan kepada anak muda untuk bergabung di partai politik, karena dirinya yakin bahwa banyak sakali tokoh – tokoh yang baik di negeri ini.” Kata La Ovo, yang juga putra Alor NTT.

Namun Sikap Ketua Berkarya DKI Jakarta Tony Hasibuan dan ahli politik Jerry Massie secara tegas menolak Jokowi 3 periode, hanya menurut Jerry dan Tony bahwa isu 3 periode adalah sangat seksi belakangan ini, tentu dilihat dari perspektif politik.

Tony  menegaskan bahwa ia tidak sepakat bahwa sobekan tiket di pilpres 2024 menjadi ganjalan dan mereka yang mendukung Jokowi tiga periode justeru akan menggugurkan ketokohan Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi ini menurut beberapa tokoh sebagai king maker di 2024.

Sementara Pengamat Politik Jerry Massie mengatakan bahwa merujuk pada politik luar negeri yang sama – sama demokratis, namun Indonesia sangat berbeda.

Soal isu 3 periode itu hal biasa saja, namun tidak hanya kita munculkan Jokowi – Prabowo, tetapi bisa saja kita munculkan Jokowi – AHY, Prabowo siapa lagi, supaya isu seperti ini sangat demokratis.

“Stop kita bicara reformasi bila 3 periode kita setujui, Kalu isu ini digoreng maka tak perlu ada demokrasi dan reformasi  jika Pasal 7 UUD 46 mau diamandemen. Ini bagian dari otorianisme dan juga penggagas ingin mencari senssai dan panggung politik setta posisi,” ujar peneliti politik Amerika ini dalam diskusi tersebut.

Menurut dia yang lama berkuasa 49 tahun pemimpin Kuba Fidel Castro, Preaiden RI Soeharto 32 tahun ada juga Robert Mugabe pemimpin Zimbabwe 27 tahun berkuasa, akankah kita mau seperti itu lagi? paling akan ditolak apalagi baru-baru ini survei dati satu stasiun TV yang mana 86 persen responden menolak Jokowi 3 perioden

Pada akhir sesi diskusi,  Dr.Abdul Aziz Hakim, SH.,MH selaku pakar hukum memaparkan perspektif sebagai ahli hukum bahwa terkait filosofis konstitusi, kenapa ada pembatasan kewenangan dan kekuasaan. Hal ini ada karena sering terjadi abuse of power sehingga hal tersebut harus di batasi, supaya orang tidak seenaknya memutarbalikkan kekuasaanya.

“Orang – orang yang mengurusi bangsa ini terlihat tidak serius. Bila ada yang mau memasukan ageda konstitusi, maka agenda – agenda reformasi penting untuk dibangun demi aspirasi dan komitmen kita terhadap reformasi ini.” Imbuhnya