Perusahan Langgar Aturan PPKM Darurat, Siap-Siap Ditindak Tegas

  • Bagikan
Foto : Perusahan Langgar Aturan PPKM Darurat, Siap-Siap Ditindak Tegas

JAKARTA – Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara memastikan perusahaan yang melanggar aturan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan diberikan tindakan tegas. Tak sekadar sanksi administrasi, pelanggar akan dikenakan sanksi hingga penutupan sementara kegiatan usaha.

“Kalau ada pelanggaran pasti akan kami berikan sanksi tegas. Protokol Kesehatan harus benar-benar dijalankan,” kata Elly Kusmulyasari, Kepala Seksi Pengawasan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara saat dikonfirmasi, Rabu (7/7).

Selain menyoroti ketersediaan fasilitas protokol kesehatan, Elly juga menyoroti kapasitas pegawai pada perusahaan tersebut.

Petugas tak segan untuk memulangkan pegawai perusahaan jika kedapatan kapasitas karyawan tidak sesuai dengan ketentuan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 1881 tahun 2021 Tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran atau Tempat Kerja Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Baca Juga :  Nekat Bawa Kabur Mobil Rentalan, Perempuan Asal Banjar Sari Ahirnya Berurusan Dengan Polisi

“Kalau perusahaan kategori non esensial jelas harus menerapkan WFH (Work From Home) seratus persen. Begitu pun esensial yang wfh 75 persen. Kalau masih ada perusahan yang karyawannya masuk, datang ke kantor dan melebihi kapasitas terpaksa kami pulangkan dan perusahaan kami kenakan sanksi tegas,” jelasnya.

Sidak terhadap perusahaan pun terus dilakukan petugas setiap harinya hingga berakhirnya masa PPKM Darurat, Selasa (20/7) mendatang.

Baca Juga :  Tommy Soeharto : Kita Harus Jadi Tuan Di Negeri Sendiri

Jika mendapati pelanggaran perusahaan, masyarakat juga dapat melaporkannya melalui aplikasi JAKI milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Setiap harinya sidak kami lakukan secara acak. Masyarakat bisa laporkan ke kami jika ada pelanggaran perusahaan. Identitas pelapor anonim,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Administrasi Jakarta Utara meminta kepada petugas tidak lagi sekadar bersikap humanis dalam menindak pelanggar protokol Kesehatan (prokes).

Melainkan juga bersikap tegas sehingga dapat mendisiplinkan guna menekan kasus Covid-19 di Jakarta Utara.

Reporter : Bintarsih

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *