Menkopolhukam Sebut Ada Daerah Yang Tak Keluarkan Dana Bansos Karena Takut Dikorupsi

  • Bagikan
Menko Polhukam, Mahfud MD

JAKARTA – Di masa pandemi Covid-19, anggaran untuk penanganan mulai untuk ketersediaan obat-obatan dan oksigen, insentif tenaga kesehatan, hingga bansos menjadi penting. Namun di tengah pandemi, ada saja oknum-oknum atau pejabat yang tidak bertanggung jawab malah menggunakan kesempatan itu untuk korupsi.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengakui korupsi di tengah pandemi menjadi masalah. Ia pun mencontohkan bansos yang dikorupsi dan kini sudah dibawa ke ranah hukum.

“Misalnya selalu ada kritik bantuan sosial dikorupsi. Iyalah itu musibah. Itu musibah dan itu sudah diselesaikan secara hukum. Tapi ada bansos sulit sampai itu karena masalah-masalah administrasi yang sekarang sudah dibenahi,” kata Mahfud, Sabtu (30/7/2021).

Baca Juga :  Mahfud MD Sebut Ada Yang Coba Arahkan Kasus ASABRI ke Ranah Perdata

Dia mengungkapkan hal itu membuat daerah takut mengeluarkan dana karena khawatir dikorupsi. Sejumlah daerah ia sebut takut mengeluarkan dana karena takut dianggap prosedur untuk mengeluarkan dana itu salah, sehingga dikira korupsi.

“Di berbagai daerah itu terkadang orang takut mengeluarkan dana. Karena apa? Nanti dikorupsikan kalau prosesnya tidak memenuhi standar formal yang ditentukan oleh BPK, oleh BPKP, oleh Menkeu. Itu, kan, ada aturan-aturannya mengeluarkan uang itu,” jelasnya

“Banyak yang takut juga, ‘nanti saya keluarkan, saya kasihkan ke orang, nanti dianggap prosedurnya salah, dianggap ini korupsi’. Ada yang begitu memang. Kemudian ada yang memang ketika mau disampaikan itu tempatnya sangat jauh, sementara aturannya harus yang berhak untuk mendapat,” lanjutnya.

Baca Juga :  Dukung Gubernur, Dinkes dan Dishub Kalbar Siap Jalankan Regulasi Daerah

Untuk menghindari kemungkinan korupsi, kata Mahfud, Presiden Jokowi sempat membuat kebijakan agar bantuan dikirim lewat rekening. Namun, tidak semua orang mempunyai rekening, khususnya mereka yang tinggal di desa.

“Ketika juga ada, misalnya, menunjuk keluarganya untuk mewakili mengambil itu (bansos), dari sudut aturan yang mau memberikan takut juga itu mau diberikan kepada siapa, surat kuasanya enggak ada, kartu keluarganya enggak jelas, apa betul dia yang berhak mewakili itu semua jadi problem dan itu masalah kita memang, dan itu sudah lama,” pungkasnya.

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *