Epidemiolog Minta Masyarakat Tak Lengah Meski PPKM Dilonggarkan

  • Bagikan
Foto: ilustrasi

JAKARTA – Pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali jangan membuat masyarakat lengah. Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan menilai masyarakat jangan sampai kebablasan merespons pelonggaran PPKM.

“Kita tidak bisa mencapai herd immunity dengan virus Covid-19 yang selalu bermutasi. Jadi, meskipun kasus sudah turun, harus sangat berhati-hati,” kata Iwan, Senin (24/8/2021).

Pemerintah memperpanjang PPKM di Jawa-Bali hingga 30 Agustus 2021. Status PPKM di beberapa daerah turun dari level 4 menjadi level 3.

Penurunan status menjadi level 3 untuk daerah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kabupaten/kota lainnya. Pertimbangannya, tren kasus Covid-19 di daerah itu terus menurun dan kesembuhan pasien meningkat.

Baca Juga :  Buntut Data 279 Juta Warga Bocor, Kominfo Blokir Raid Forums

Iwan mengatakan masyarakat harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Kemudian, kata dia, 3T atau testing, tracing, dan treatment serta vaksinasi cakupan tinggi harus tetap dipertahankan.

“Pelonggaran ini harus disertai ketaatan terhadap prosedur yang sudah dibuat. Seperti, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk mencegah orang yang terinfeksi covid-19 atau kontak erat masuk ke tempat umum dan menjadi sumber penularan,” ujarnya.

Iwan sepakat dengan keputusan pemerintah yang menurunkan status PPKM di beberapa daerah itu dari level 4 menjadi level 3. “Hanya pelonggaran kegiatan harus dilakukan secara hati-hati supaya kasus tidak naik kembali,” jelasnya.

Baca Juga :  Majene Kembali di Guncang Gempa 5,0 M

Menurut dia, dunia usaha mestinya sudah diajak rapat membahas pelonggaran PPKM dan syarat-syaratnya. “Jadi mereka sudah mengerti dan bersedia menjalankan prosedur-prosedur tersebut, supaya kita aman dan ekonom juga bisa berjalan,” tambahnya.

Iwan mendorong agar pemerintah daerah menjatuhkan sanksi berat jika masyarakat tidak mematuhi aturan PPKM. “Penutupan sementara mal atau tempat usaha jika mereka melanggar atau menjadi klaster penularan,” pungkasnya.

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.