Mendagri Buat Aturan Penanggulangan Karhutla Pakai Anggaran APBD

  • Bagikan
Kapolda Kepri di Lokasi Kebakaran Hutan/Hum

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menerbitkan surat edaran (SE) terkait pembuatan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). SE itu dapat menjadi landasan hukum bagi setiap kepala daerah.

“Sehingga, kita harapkan pembiayaannya akan ada, otomatis untuk kegiatan pencegahan (karhutla), termasuk teman-teman di lapangan yang bekerja tadi quick respons untuk ikut dapat dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah (Pemda),” kata Tito saat menghadiri peluncuran aplikasi sistem analisis pencegahan (ASAP) Digital Nasional Karhutla di Mabes Polri, Jakarta Selatan, dikutip dari Medcom.id, Rabu (15/9/2021).

Tito mengatakan selama ini penanganan Karhutla di daerah-daerah terbentur masalah anggaran. Terutama, di kawasan rawan Karhutla baik di bagian timur Sumatra dan Kalimantan.

Baca Juga :  PPKM Darurat Mulai Berlaku, Mendagri Minta Masyarakat Jangan Panik

“Karena tidak ada nomenklatur dalam APBD mereka, dalam penganggaran penanganan kebakaran hutan. Padahal, mereka menghadapi (Karhutla) setiap tahun,” ujar mantan Kapolri itu.

Sehingga, kata Tito, kepala daerah kerap menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk penanganan Karhutla. Termasuk, biaya penanganan pandemi covid-19 dan bencana alam.

BTT hanya bisa digunakan jika sudah terjadi kebakaran. Maka itu, sebelum terjadi kebakaran tidak ada anggaran. Tito akan membuat nomenklatur kodefikasi APBD penangan Karhutla termasuk pencegahannya.

Dengan begitu, penanganan Karhutla teranggarkan dari awal hingga akhir tahun. Pemda harus membantu pembiayaan tanpa melalui BTT, melainkan program penanganan hutan dan lahan.

Sehingga, dapat melakukan kegiatan pencegahan mulai dari sosialisasi, pengalihan lapangan kerja bagi pelaku pembalakan, pembakaran. Lalu, pembiayaan tim gabungan TNI-Polri Manggala Agni, masyarakat dan membuka lahan di luar hektare sesuai aturan boleh dan tidak boleh dibakar.

Baca Juga :  PPKM Level 3, Mendagri Perbolehkan DKI Buka Sekolah

“Nah, ini jangan dibakar tapi digunakan dengan cara tidak dibakar lahan. Ini perlu ada tangan dari pemerintah untuk membantu mereka,” ungkap mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu.

Di sisi lain, Tito mengapresiasi peluncuran aplikasi ASAP. Aplikasi yang terintegrasi antarlembaga itu dapat mencegah dan mendeteksi secara dini Karhutla.

“Ini sangat bermanfaat sekali dalam rangka quick count response dan juga kebakaran. Kami juga akan mendorong upaya pencegahan, mohon nanti rekan-rekan kepala daerah bisa untuk melaksanakan,” ujar Tito.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *