JAKARTA – Ada empat isu penting yang dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pidato di Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pandemi Covid-19 dan situasi politik dunia menjadi perhatiannya.
Presiden menyebutkan bahwa melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini banyak hal yang harus dilakukan bersama-sama.
“Pertama, Kita harus memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19 akan bisa tertangani dengan cepat adil dan merata. kita tahu bahwa ‘no one is safe until everybody is’,” kata Presiden Jokowi dalam pidato virtual di Sidang Majelis Umum ke-76 PBB, Rabu 22 September waktu New York atau Kamis (23/9/2021) dini hari waktu Indonesia.
“Kemampuan dan kecepatan antar negara dalam menangani Covid-19, termasuk vaksinasi politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata,” ungkapnya.
Selain itu mantan Gubernur DKI ini mengusulkan menata ulang arsitektur ketahanan Kesehatan, global security system. Menurutnya diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan. ini termasuk pendanaan, vaksin, obat-obatan alat-alat kesehatan dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara.
Bagi Jokowi, diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes maupun status kesehatan lainnya.
Kedua, pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali dan antar negara bisa bekerjasama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi.
Indonesia dan negara berkembang lainnya membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan berkelanjutan.
Ketiga, komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim pembangunan yang rendah karbon serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Tetapi, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi. Pandemi Covid-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi vaksin di dunia banyak negara.
“Keempat, kita harus tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme dan perang, perdamaian dalam keberagaman. Jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas juga harus ditegakan,” ujar mantan Wali Kota Solo itu.
“Masalah mengenai praktek kekerasan dan perempuan yang termarjinalisasi di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan serta krisis politik di Myanmar harus menjadi konsensus kita bersama,” imbuhnya.
Jokowi turut menjelaskan ketika pemimpin ASEAN bertemu di Jakarta dan menghasilkan lima poin konsensus yang implementasinya itu membutuhkan komitmen militer Myanmar. Menurutnya ada harapan besar dari komunitas dunia harus dijawab dengan langkah nyata dengan hasil yang jelas.
Inilah yang kewajiban yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban untuk memberikan harapan masa depan dunia.
Keketuaan Indonesia dalam G20 pada 2022 turut pula dibahas Jokowi. “Mulai 2022 Indonesia akan memegang presidensi G20 dengan tema besar ‘recover together, recover stronger’,” ucapnya.
“Indonesia akan berupaya G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua. Untuk negara maju dan negara berkembang , utara dan selatan ,negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau-pulau kecil di Pasifik serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan,” sebut Presiden.
Kemudian yang menjadi perhatian lainnya adalah inklusivitas yang prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Inilah komitmen Indonesia untuk membuktikan ‘no one left behind’, ekonomi hijau dan berkelanjutan juga akan menjadi prioritas.
Indonesia paham bahwa Indonesia memilii nilai yang strategis dalam isu perubahan iklim. Untuk itulah presiden mengatakan, Indonesia terus bekerja memenuhi komitmen yang sudah disepakati.
Lebih lanjut Jokowi memaparkan bahwa pada 2020 Indonesia telah berhasil menurunkan kebakaran hutan sebesar 82 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan laju deforestasi turun signifikan dalam 20 tahun terakhir dan dalam tatanan Global Indonesia ingin mengembangkan burden sharing, berbagi beban hadapi agenda sama dunia yang sangat berat Indonesia kembali menyampaikan harapan dan dukungannya terhadap multi lateralisme.
Sudah mendesak bagi kita untuk mengawal multilateralisme yang efektif dengan kerja dan hasil yang konkret
“Let us work together, to recover together, revocer stronger,” pungkas Presiden Jokowi.
Tinggalkan Balasan