KPK: Dari 34 Provinsi di RI, 22 Gubernurnya Tersandung Korupsi

  • Bagikan
Ketua KPK, Firli Bahuri

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyayangkan jumlah kepala daerah tingkat provinsi yang terjerat korupsi. Dia mengaku, KPK mencatat sudah 22 orang gubernur tersangkut korupsi dari 34 provinsi yang ada.

“Dan 122 bupati dari 542 pemerintah kabupaten/kota tersangkut korupsi. Ini angka yang menjadi keprihatinan kita semua,” kata Firli Bahuri dalam keterangannya, Kamis (7/10/2021).

Dia mengungkapkan itu dalam sambutan kegiatan Pembekalan Antikorupsi atau Executive Briefing, di Gedung Merah Putih KPK. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai wujud penjabaran tugas KPK sebagaimana amanat undang-undang untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi.

Orang nomor satu di KPK itu meminta jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) untuk memperkuat integritas dalam setiap langkah pelaksanaan tugas. Dia mengatakan, integritas dibutuhkan guna mencegah perbuatan korupsi.

Baca Juga :  6 Penumpang KMP Yunice Dipastikan Meninggal

“Karena integritas lah yang bisa mencegah, mengurangi dan mengurungkan niat untuk melakukan korupsi,” jelasnya.

Firli mengatakan, membangun integritas merupakan salah satu upaya mencegah korupsi. Hal itu dilakukan dengan memberikan pemahaman anti korupsi kepada penyelenggara negara di pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, sektor swasta hingga ke seluruh jejaring pendidikan.

Dia memandang strategi pemberantasan korupsi dengan mengintegrasikan tiga pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan sudah tepat. Firli mengatakan, penindakan guna memberikan efek jera, sedangkan pendidikan untuk mencegah keinginan dan perilaku koruptif serta perbaikan sistem untuk mencegah dan menutup peluang korupsi.

Baca Juga :  Seret Kemenpan RB, KPK dan Istana Saling Lempar Nasib 75 Pegawai Yang Tak Lolos TWK

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo sepakat akan pentingnya pencegahan dan membangun integritas guna mencegah perilaku korup. Dia mengingatkan Kementan bertanggung jawab atas pangan dari 273 juta warga Indonesia.

Dia berharap KPK untuk terus mengawasi dan melakukan pendampingan. Politisi partai Nasdem itu berpendapat, untuk mengelola pertanian yang demikian kompleks dengan ekosistem yang sangat besar membutuhkan tata laksana yang baik.

“Tata kelola menjadi agenda-agenda yang kami minta bantuan. Tolong periksa kami, periksa SOP-nya. Saya siap, karena saya tidak ingin masuk penjara,” katanya.

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *