Pendiri Nilai Polemik Partai Demokrat Akibat Manajemen Tak Sesuai Marwah

  • Bagikan
Foto: ilustrasi

JAKARTA – Perseteruan Partai Demokrat antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko memasuki babak baru.

Kini, kubu Moeldoko menggandeng advokat Yusril Ihza Mahendra mengajukan judicial review terkait AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung.

Salah satu pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan mengatakan kisruh atau gonjang ganjing Partai Demokrat tak lain karena manajemen partai politiknya tak sesuai dengan marwah.

“Tentunya gonjang ganjing ini, kalau ada asap, nggak mungkin nggak ada apinya. Jadi berawal semua dari manajemen parpol yang amburadul yang tidak sesuai dengan marwah,” kata Hencky, dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (7/10/2021).

Baca Juga :  Partai Demokrat Kirim Somasi Terbuka Untuk Moeldoko Dkk

Dia menerangkan persoalan gonjang ganjing ini sudah lama terjadi tubuh Demokrat.

Menurutnya indikasi partai berlambang logo mercy itu akan hancur akibat pola penerapan sistem dinasti sudah terlihat pasca kongres di Bali, 2009 silam.

Nyatanya, kata dia, itu terbukti ketika Anas Urbaningrum dilengserkan dari tampuk ketua umum pada 2011.

Padahal Hencky mengaku sudah meminta untuk segera mengadakan kongres luar biasa dan atau dalam pelaksanaan kongres harus melibatkan seluruh stakeholder secara terbuka.

“Siapapun boleh, karena marwah partai itu sama seperti itu, bahwa ini partai terbuka, yang membuka ruang bagi siapa saja dan tidak didominasi oleh satu kekuatan tertentu sehingga berujung pada kongres 2020 atau kongres V,” jelasnya.

Baca Juga :  Banom PKB DKI Diminta Aktif Lakukan Kaderisasi

“Nah apa yang kami pikirkan saat itu akan terjadi, dan terjadilah di 2020. Padahal sejak 2017-2018 saya paksakan untuk mengadakan KLB agar tidak terjadi gonjang ganjing. Jadi gonjang ganjing itu sudah lama sejak saya meminta 2011 silam, kemudian 2016, 2017, 2018, dan yang berakhir pada 2020 dan itu terjadi. Inilah yang kira-kira menjadi dasar terjadinya gonjang ganjing. Yaitu oleh karena manajemen politik itu tidak dikelola sebagaimana mestinya,” tandasnya.

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *