Terkait Kasus Pengeroyokan di Citayam, Ketua DPD LBH-ARB Jabar; “Akibat batal Kesepakatan, Perkara Lanjut ke SPPA”

  • Bagikan
(Foto : LBH-ARB/red)

Depok – Kasus pengeroyokan anak dibawah umur yang dialami (IB), beberapa bulan lalu di wilayah Citayam, Depok. Orang tua korban Wanto, mengutarakan kasus pengeroyokan yang dialami anaknya (IB) sudah dilakukan upaya diversi dari pihak kepolisian. Rabu, (12/01/2022).

Menurutnya, apa yang telah diupayakan pihak kepolisian sangat baik. Namun, mengapa setelah diadakan diversi para terlapor tidak ada iktikad baik terhadap keluarganya (pelapor/red).

“Setelah ada pertemuan waktu itu di Polres, gak ada niat baik sama sekali dari pihak terlapor ke saya.bahkan saya menduga nomor saya diblokir olehnya (orang tua terlapor/red),” geram Wanto.

Baca Juga :  Polisi Tangkap Satu Lagi Pelaku Pengeroyokan Ade Armando

Sebagai informasi, IB jadi korban pengeroyokan segerombolan pemuda, beberapa waktu lalu dekat kediamannya di Citayam, Depok.

Atas kejadian itu, Wanto selaku orang tua korban melaporkan pengeroyokan yang dialami anaknya ke Polres Depok, Jawa Barat, dengan nomor laporan : STPLP/1021/K/V/2021/PMJ/Resto Depok.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Bantuan Hukum Aspirasi Rakyat Bersatu Jawa barat, Rico Adi Bekta Wasono memaparkan tentang upaya melakukan Diversi dalam perkara anak tersebut.

Menurut dia, pada dasarnya kesepakatan diversi itu bersifat seperti perjanjian pada umumnya, yang berarti ketentuan pembatalan pasal 1320 KUHPerdata berlaku atas kesepakatan tersebut.

“Jika ada pertanyaannya, apakah delik laporan kepolisian masih tetap berjalan,” papar Rico.

Baca Juga :  Warga Tanjung Gundap Terus Bekerjasama Dengan Tim TMMD Kodim 0316/Batam Dalam Pengerjaan Semenisasi Jalan

Maka itu, layaknya perjanjian biasa, kesepakatan diversi bisa dituntut pembatalan atau batal demi hukum jika kesepakatan tersebut melanggar syarat sah perjanjian.

Dikarenakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, termasuk jika hanya melanggar unsur sepakat (misalnya jika korban tidak menyetujui hasil kesepakatan diversi atau pelaku tidak ada itikad baik).

“Akibat batalnya kesepakatan tersebut, perkara pidana anak tersebut akan dilanjutkan ke dalam proses peradilan pidana anak dan berkas dioper kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).” Pungkasnya.

Reporter : Dirham

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.