Presiden Joko Widodo didampingi Ketua KPK, Firli Bahuri. Dok: ist

JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta institusi TNI-Polri mendisiplinkan anggotanya yang berani menolak pembangunan Otorita Ibu Kota Negara atau IKN. Jokowi mengatakan ada aparat yang berani mengemukakan sikap penolakan tersebut di grup WhatsApp.

“Enggak setuju IKN itu apa? Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WhatsApp grup yang dibaca gampang,” kata Jokowi di Rapat Pimpinan TNI – Polri di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Jokowi menegaskan kedisiplinan di institusi TNI – Polri berbeda dengan masyarakat sipil. Ia khawatir munculnya pembahasan penolakan IKN oleh aparat keamanan di grup WhatsApp bakal berbuntut panjang.

“Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi, itu ikut dalam urusan demokrasi!” ucap Jokowi.

Kepala Negara juga memperingatkan soal aturan dalam TNI-Polri yang segala tindakan anggotanya merupakan sikap kesatuan. Ia juga memperingatkan soal pedoman dalam TNI-Polri yang memiliki kesetiaan tegak lurus terhadap pimpinannya.

“Sekali lagi di tentara, polisi, enggak bisa seperti itu, harus dikoordinir secara kesatuan,” jelas Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi sudah menandatangani UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Dengan adanya dasar aturan tersebut, saat ini proyek pembangunan Otorita IKN tinggal menunggu terbitnya Peraturan Presiden soal pemilihan Kepala Otorita IKN.

Namun, proyek ambisus Jokowi ini juga mendapat pertentangan dari berbagai pihak. Salah satunya karena proyek yang bakal menggunakan dana APBN itu dibangun di tengah massa pemulihan pandemi Covid-19.