JAKARTA – Beredar kabar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memanggil sejumlah petinggi partai untuk menyuarakan penundaan pemilu 2024 dinilai hal yang tak patut dilakukan pejabat negara.
Direktur Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyebut, sebagai pejabat negara harusnya Luhut taat hukum dan konstitusi.
“Karena itu sangat tidak pantas terlibat upaya-upaya untuk melanggengkan kekuasaan dengan melawan Konstitusi, yang saya namakan Kudeta Konstitusi” kata Anthony kepada Indonesiaparlemen, Senin (7/3/2022).
Apabila terbukti benar, lanjut Anthony, maka hal itu akan membahayakan bangsa dan negara.
“Apalagi kalau melibatkan ketua umum partai yang saat ini mengendalikan parlemen. Kalau semua ini benar maka dapat dianggap persekongkolan jahat terhadap konstitusi dan kedaualatan rakyat,” ucap Anthony.
Dikutip dari Majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, terdapat tiga petinggi partai yang menyetujui usulan penundaan pemilu Mereka adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Beredar informasi dari politisi lain jika sebelum wacana itu muncul, Luhut memanggil Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan dipanggil. Mereka mengungkapkan Luhut ketiga Ketua Partai itu untuk mengutarakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan Pemilu 2024.
Dari sumber Tempo di Golkar memberikan informasi bila Airlangga Hartarto tak melaksanakan perintah ini. maka akan berakibat pada posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Koordinator Perekonomian.
Tinggalkan Balasan