Soal Wacana Depok Gabung DKI, Walkot Idris: Kalau Bisa Bikin Provinsi Sendiri

  • Bagikan
Wali Kota Depok, Mohammad Idris. Dok: ist

DEPOK – Wacana Kota Depok bergabung dengan DKI Jakarta kembali digaungkan. Budaya Kota Depok dikalim tidak jauh berbeda dengan budaya Jakarta, namun Wali Kota Depok dan wakilnya bergurau ingin membentuk provinsi baru.

“Kita bikin provinsi sendiri, boleh Provinsi Bogor Raya atau Depok Raya,” kelakar Wali Kota Depok, Mohammad Idris, kepada wartawan, Minggu (5/6/2022).

Dia menjelaskan, wacana bergabung atau tidaknya Kota Depok dengan DKI Jakarta tergantung kebijakan pimpinan pemerintah pusat. Sebab, rencana penggabungan Kota Depok dengan DKI Jakarta erat kaitannya dengan masalah pemindahan ibu kota negara (IKN).

“Ini kan sangat rekat dengan rencana pemindahan penyelenggara IKN,” ucap Idris.

Baca Juga :  Diduga Sering Dijadikan Transaksi Narkoba, Polisi Grebek Rumah Kontrakan

Nantinya ada pembicaraan tentang Jakarta ke depan usai IKN dipindahkan ke Kalimantan, termasuk penggabungan Kota Depok dengan DKI Jakarta. Pemkot Depok siap apabila diminta bergabung dengan DKI Jakarta atau pun tetap berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kita di daerah sebagai kepala daerah akan menyerahkan seluruhnya kepada kebijakan negara, kita tentunya ikutlah kalau sumbangan pemikiran sudah kita sampaikan,” kata politikus PKS itu.

Terpisah, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, mengatakan bergabungnya Kota Depok dengan DKI Jakarta menunggu keputusan undang-undang. Imam menilai bergabung atau tidaknya akan diputuskan melalui undang-undang, bukan peraturan gubernur atau peraturan daerah.

Baca Juga :  Hasil Reses Anggota DPRD Depok Dibahas dalam Paripurna

“Belum ada komunikasi dengan DKI Jakarta, ini kan skalanya ada skala DPR RI karena membuat undang-undang,” ucap dia.

Imam menerangkan, bergabungnya Kota Depok dengan DKI Jakarta harus diputuskan melalui undang-undang, yang akan dikaji dan diteliti melalui anggota DPR RI. Namun, apabila Kota Depok diminta dan ditetapkan bergabung dengan DKI Jakarta, Pemkot Depok akan mengikuti arahan tersebut.

“Anggota DPR RI yang memutuskan baik tidaknya atau bagus tidaknya sebuah daerah gabung ke provinsi yang lain, secara prinsip kita siap, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, tapi akan dibicarakan setelah 2024,” pungkas Imam.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.