DPR: Kenaikan Harga Tiket Wisatawan Pulau Komodo Kebijakan Salah Kaprah

  • Bagikan
Anggota Komisi IV DPR RI. Johan Rosihan. Dok: ist

JAKARTA- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai kenaikan harga tiket yang luar biasa untuk berwisata ke Taman Nasional (TN) Komodo sebagai bentuk kebijakan yang salah kaprah.

Menurutnya, hal ini disebabkan tidak ada payung hukum yang kuat untuk memberlakukan kebijakan tersebut sehingga menimbulkan polemik dan penolakan luas dari berbagai kalangan masyarakat.

“Saya ingatkan pemerintah jangan gagal paham dalam membuat ketentuan soal tarif tiket masuk TN Komodo ini, sebab diperlukan payung hukum seperti Perda (Peraturan Daerah) dan regulasi turunannya. Namun jika ditetapkan tarif secara serampangan seperti ini maka berdampak serius berupa penolakan secara luas,” kata Johan dalam keterangan pers kepada Indonesiaparlemen.com, di Jakarta, Jumat (5/8/2022)

Johan menjelaskan bahwa kenaikan tarif yang mencapai Rp 3,75 juta untuk bisa berwisata di TN Komodo pasti berdampak buruk untuk usaha kecil menengah. Juga berpotensi merugikan pelaku pariwisata lokal dan indikasinya hal ini hanya akan menguntungkan bisnis perusahaan tertentu.

Baca Juga :  Legislator PKS Salurkan 70 Ton Benih Padi ke Petani Sumbawa

“Saya mendorong agar pemerintah menata kegiatan bisnis pariwisata dan bentuk bisnis lainnya di TN Komodo secara komprehensif dengan berprinsip tetap menjaga kelestarian populasi Komodo, kenyamanan pengunjung dan melibatkan berbagai kelompok pegiat pariwisata dan pemberdayaan masyarakat”, ujar Johan.

Anggota Komisi IV DPR RI ini mendesak pemerintah perlu untuk membatalkan kenaikan harga tiket masuk TN Komod. Selain itu, segera mengkaji kembali secara utuh terkait skema paket wisata yang menguntungkan semua pihak dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas serta komitmen pada kegiatan konservasi dalam suatu bentuk payung hukum yang kuat.

“Para pelaku dan pegiat pariwisata labuan bajo harus selalu dilibatkan dan didengar aspirasi mereka agar timbul Kerjasama dan partisipasi demi masa depan pariwisata TN Komodo” tutur Johan.

Baca Juga :  Hore, Pemerintah Izinkan ASN Mudik

Terkait pembatasan kuota pengunjung, Johan menilai penerapannya tidak boleh mengurangi akses masyarakat terhadap pariwisata tersebut sehingga perlu dikelola dengan sistem operasional pariwisata yang mempuni.

“Berbagai paket wisata mesti dirancang dengan berbasis data dan ilmu pengetahuan agar pengelolaannya professional dan tidak tendensius hanya menguntungkan beberapa kelompok bisnis tertentu” tambah Johan.

Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa ini mengingatkan pemerintah untuk mendengar aspirasi dari para pelaku dan pegiat wisata di Labuhan Bajo.

Menurutnya, skema bisnis dari wisata Komodo ini harus adil dan memberdayakan semua pihak termasuk masyarakat lokal.

“Masyarakat tidak boleh hanya jadi penonton sedangkan kebijakan ini berpotensi disusupi kepentingan bisnis besar yang juga sering mengabaikan kepentingan konservasi, jadi pemerintah harus tegas membatalkan kenaikan harga tiket ini demi kepentingan yang lebih luas,” tutup Johan.

Jurnalis: Agung Nugroho

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.