Polemik Kereta Cepat JKT-BDG, Fraksi PKS Usul Bentuk Pansus Hak Angket

  • Bagikan
Konferensi Pers Fraksi PKS yang dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Gedung DPR Senayan, Jumat, (5/8/2022). Dok: ist

JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menggalang usul penggunaan Hak Angket DPR untuk permasalahan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Hal itu disampaikan dalam Konferensi Pers Fraksi PKS yang dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Gedung DPR Senayan, Jumat, (5/8/2022).

Menurut Jazuli Juwaini, DPR memiliki tugas dan tanggung jawab konstitusional untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepeda pemerintah. Banyak kritik publik sejak awal menyangkut utilitas, urgensi, feasibilitas atau kelayakan dan persoalan penganggarannya.

“Usulan penggunaan hak angket sangat penting untuk menyelidiki dan mengurai secara terang benderang masalah demi masalah yang terjadi pada proyek KCJB demi akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran negara pada proyek ini,” jelas Jazuli.

Kalangan dewan, pengamat, dan publik luas mencium ketidakberesan proyek KCJB sejak awal. Mulai janji dan pemerintah untuk menjadikan proyek ini murni dilakukan BUMN dengan skema business to business (btb).

Pemerintah juga menyatakan komitmen bahwa biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China.

Baca Juga :  Gaji Anggota Legislatif PKS Dipotong Untuk Bansos

“Tetapi dalam perjalanannya, janji dan komitmen tersebut ternyata nihil. Negara harus menanggung biaya melalui penyertaan modal negara (PMN) dari 2020 hingga 2023 sebesar 15,2 Trilyun plus Dana Talangan. Bahkan dalam perkembangannya KCJB menuntut pemerintah Indonesia untuk menanggung pembengkakan biaya proyek konstruksi dan cost over run,” ungkap Jazuli.

Menurut Jazuli kesalahan kalkulasi dan perencanaan proyek KCJB fatal. Proyek ini juga menyangkut wibawa Presiden yang dahulu menyebut tidak sepeser pun menggunakan APBN, tapi kenyataannya menjadi beban APBN melalui PMN.

“Belakangan tersiar berita ‘lepas tangannya’ konsorsium yang didominasi Cina dan melimpahkan pembengkakan biaya proyek ke negara, ” pungkasnya.

Nilai Banyak Permasalahan Terhadap Proyek KCJB

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Suryadi Jaya Permana mengatakan secara teknis kami menemukan banyak permasalahan terhadap proyek KCJB yakni molornya pembangunan kontruksi dari KCJB ini dari permasalahan argumentasi oleh pemerintah.

“Ini sebetulnya tidak masuk akal secara ilmu perencanaan misalnya salah satu penyebab utamanya kenapa proyek ini molor dari dua kali lipat dari yang direncanakan,” kata Suryadi melalui zoom meeting di Jakarta, Jumat (5/8/2022).

Baca Juga :  Flashback Pilkada Serentak 2020
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Suryadi Jaya Permana. Dok: ist

Misalnya, kata dia, menemukan bahwa jenis geologi tanah di tanel II itu berbeda dari yang diperkirakan. Seharusnya aspek teknis seperti ini harusnya sudah selesai diawal, dengan studi geologi yang memadai.

“Sehingga tidak ada lagi di pertengahan jalan baru mengetahui bahwq jenis tanahnya seperti ini. Mereka kesulitan membangun tanel II dan tanel lainnya. Akibat baru diketahui geologi yang ada disana,” ucap Suryadi.

Dia mengatakan Ini menunjukan bahwa memeng perencanaannya secara teknis sepertinya ridak lengkap dilakukan. Kalau saja kita tidak katakan hal tersebut tapi sangat tidak memadai.

Bagi para engineer, lanjutnya tentu kita akan malu sebagai bangsa Indonesia seandanya saja perencanaan ini dari bangsa kita.

“Karena seolah-olah kita tidak mempunyai ilmu perencanaan geologi. Menurutnya saat dicoba dan digali baru tahu bahwa tanah tersebut jenisnya berbeda. Oleh sebab itu tidak masuk akal sebagai engineer perencanaan,” pungkas dia.

Jurnalis: Agung Nugroho

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.