Tidak hanya itu, salah seorang wakil ketua pun absen mengikuti paripurna ini. Namun, penyampaian pandangan umum sembilan fraksi berjalan alot dengan membahas berbagai rencana pembangunan kabupaten untuk kedepannya. Dan melalui Paripurna yang dilakukan di Gedung DPRD, Jumat (03/11/17) tersebut pandangan seluruh fraksi disampaikan oleh masing masing Ketua Fraksi.

“Paripurna Ranperda Tanah Datar 2018 kali ini, tidak dihadiri oleh oleh bapak Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD dan salah seorang wakilnya Saidani, namun kita akan tetap melanjutkan sidang karena kehadiran anggota dewan sudah memenuhi sesuai dengan tatip sidang,” ungkap pimpinan sidang yang diwakili oleh Wakil Ketua Irman yang didampingi oleh Setdakab Hardiman.

Dari pantauan  ketidak hadiran pimpinan daerah dan pimpinan dewan mempunyai alasan masing masing, diantaranya, dalam scedule kegiatan Bupati Irdinansyah Tarmizi pada Jumat (03/11/17) tidak memiliki kegiatan, seperti yang disampaikan bagian humas setda Tanah Datar disalah satu grup WhatsApp wartawan Tanah Datar.

“Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma masih mengikuti kegiatan kunjungan siswa berprestasi ke Malaysia dan Singapura bersama Dinas Pendidikan,” ungkap salah seorang pegawai di Ruangan Sespri Wabup.

Sementara itu, menurut salah seorang sumber di staff Setwan DPRD mengatakan, Anton Yondra selaku Ketua DPRD Tanah Datar, sedang mengikuti kegiatan Forkopimda keluar daerah.

“Kalau wakilnya saya tidak tahu pak, tanya saja langsung ke Setwannya,” ucapnya.

Sementara itu, kealfRapataan para petinggi daerah dalam paripurna ranperda 2018 ini, mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat, seperti Desri (30) salah seorang masyarakat yang ikut menyaksikan berjalannya sidang menyebutkan, ketidak hadiran pimpinan daerah dan dewan merupakan suatu etika walau dalam aturannya tidak disebutkan.

“Yang menjalankan roda pembangunan daerah, pemerintah atau DPRD? Jika pemerintah, pendapat anggota dewan ini gunanya tentu untuk pemerintah. Yang dinilai masyarakat itu bukan prosedur boleh atau tidaknya, namun etika saling menghargai kedua lembaga. Lebih pentingkah ini dari pada melancong, itu mereka yang menilai. Masyarakat sudah bisa ambil kesimpulan,” tutur Desri. (Doy/Nazwira)

Pantauan di ruang sidang utama, sidang lanjutan paripurna dimulai tepat pada puku 13.30 WIB. Dari sembilan fraksi yang ada di DPRD tersisa tiga fraksi lagi dalam paripurna lanjutan tersebut, masing-masing dari fraksi .PDI P, PKS dan Nasdem

Juru bicara PDI P Afriman, tetap menyampaikan pendapat akhir fraksinya, meski hanya diaminin oleh kursi-kursi berjejer rapi. Entah kemana 23 orang wakil rakyat tersebut berada, seharusnya mereka berada di gedung putih tersebut untuk mewakili rakyat. Lebih ironisnya lagi, gaji mereka juga dari uang rakyat yang dipungut melalui pajak dan retribusi.

Ini memang sidang lanjutan penyampaian pendapat akhir fraksi yang sudah dimulai dari pukul 10.00 WIB. Tetapi meski sidang lanjutan, itu juga penting karena akan ada pengambilan keputusan di terima atau di tolaknya APBD-P tahun 2017 tersebut.

Sesudah Jubir PDI-P menyampaikan pendapat akhir fraksinya, tiba-tiba Jonnedi, SE, MM melakukan intruksi pada pimpinan sidang dan mempertanyakan ketidak hadiran teman-teman seperjuangannya dalam sidang paripurna ini.

“Anggota dewan dan OPD se-Tanah Datar harus menghadiri paripurna APBD-P yang sedang berlansung, hal itu menyangkut pengambilan kebijakan tentang anggaran,” kata Jonnedi, Senin (17/10/17) pagi.

Anton Yondra selaku pimpinan sidang mengajak anggota dewan yang hadir, serta OPD yang berada dalam ruang sidang agar sama-sama mengingatkan kawan-kawannya untuk menghadiri sidang paripurna tersebut.

Meskipun sudah sama-sama mengingatkan, tetapi kehadiran para wakil rakyat tidak ada penambahan yang signifikan hingga paripurna berakhir. Dekminil Jubir PKS dan Rasman jubir Nasdem pun sukses menyampaikan pendapat akhir fraksi mereka pada kursi-kursi kosong yang seharus di duduki teman seperjuangan mereka pada Pemilu lalu.

Sebelas anggota dewan yang hadir tersebut yaitu; Ketua DPRD Anton Yondra, Wakil Kedua Irman dan Saidani. Serta delapan anggota lainnya yang terdiri; Syamsul Bahri Oesoer, Syafril Jamal, Dekminil, Istiqlal, Afrizal ST, Jonnedi SE, MM, Afriman dan Dedi Admond.

Ketidakhadiran para anggota dewan itu ada yang mengkait-kaitkan dengan agenda pelaporan dan verifikasi ke KPU, yang kebetulan hari terakhir pendaftarannya  bertepatan dengan sidang paripurna yang jadwalnya mereka susun sendiri.

Sementara verifkasi partai ke KPU merupakan agenda Nasional yang seluruh tahapannya sudah baku dan di beritahukan jauh-jauh hari kepada partai peserta pemilu.

Analisa data dari KPU Tanah Datar yang saat pendaftaran berdasarkan fraksi, yaitu; Hafitrizal MRTS, Helida R Algamar, Asrul Jusan, Fraksi PDI P sudah mendaftar ke KPU pada Minggu 15/10/17 pukul 15.10 WIB dan penyampaian pandangan akhir fraksi saja. Afrizal ST, Drs. Afrizal Moetwa, MA dari Fraksi Gerinda sudah mendaftar pada pukul 09.05 pagi pada Senin 16/10 dan yang tidak membolos Jonnedi, SE MM.

Fraksi Hanura Adrison S. Sos Dt. Parpatiah, Yuni Darlid S. Sos, M. Haekal SH ketiganya membolos sementara Hanura sudah di verifikasi KPU pada pukul 09.12 WIB pada Senin 16/10. Fraksi Demokrat juga sudah terdaftar di KPU pada pukul 12.30 WIB Senin 16/10 tetapi Nurhamdi Zahari, Eri Hendri Sp, Drs Dona tidak satupun hadir dalam sidang paripurna lanjutan.

Fraksi Nasdem hanya di hadiri Jubir Rasman, sementara Adri Jinil Simabura SH juga membolos padahal Nasdem sudah terverifikasi pada Selasa 13/10 lalu. Fraksi PAN hanya diwakili Wakil Ketua Drs. Irman, M. Si sementara para anggota Benny Remon, Jasmadi ST dan Alimuhat St. Tunaro tidak menghadiri sidang lanjutan paripurna sedangkan PAN melakukan verifikasi sekitar pukul 16.15 WIB pada Senin 16/10. (Nazwira/Jones)

Menindaklanjuti demo ini, DPRD Tanah Datar ajak para Tokoh Masyarakat yang berunjuk rasa tersebut untuk masuk dan berdiskusi didalam gedung. Dalam diskusi itu masyarakat Jorong Bukit Gombak mengutarakan 3 (tiga) tuntutan terhadap DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Pertama, untuk menyelesaikan Tapal Batas antara Nagari Baringin dengan Nagari Saruaso, yang mana batas diantara kedua Nagari (desa) ini dianggap masih belum jelas dan tegas. Kedua, Menghentikan segala aktifitas di Tanah Ulayat Masyarakat Jorong Bukit Gombak. Yang mana lokasi tanah ulayat Nagari ini diklaim tepat di lapangan Pacu Kuda. Dan Ketiga, Agar DPRD Pro Aktif mendorong pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menyelesaikan persoalan Tapal Batas.

N. Malin Maharadjo selaku Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Baringin mengatakan bahwa aksi ini dilakukan Karena ketidakpuasan warga Baringin, khususnya Niniak Mamak (Pemuka Adat) terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang tidak menanggapi surat dari niniak mamak. “Hal ini kita lakukan sebab pemerintah daerah sama sekali tidak mengindahkan surat yang sudah dua kali kami kirimkan. Kami ingin menuntut keadilan dalam penyelesaian sengketa Tanah Pacuan Kuda yang merupakat ulayat Nagari.” Tuturnya.

Beliau juga mengatakan, “Masyarakat Nagari tidak melarang atau menghalang-halangi kegiatan pacu kuda yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, namun apabila masalah ini dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan menimbulkan pertikaian antar sesama warga Nagari.” Sebutnya.

Diskusi ini dihadiri oleh beberapa pihak yaitu Zuldafri Dharma selaku Wakil Bupati Tanah Datar, Anton Yondra, SE selaku Ketua DPRD, Elizar, SH selaku Sekretaris Dewan, Para Anggota DPRD lainnya serta Tokoh Masyarakat Nagari Baringin. Dan pada akhirnya berujung kepada kesepakatan kedua belah pihak (DPRD dan Masyarakat Nagari Baringin) untuk merealisasikan tuntutan masyarakat Nagari Baringin tersebut secara bersama-sama.

Namun ketika Awak Media menanyakan apakah kegiatan Pacu Kuda yang akan dilaksanakan pada waktu dekat ini akan diundur atau tetap dilaksanakan, Anton Yondra selaku Ketua DPRD Tanah Datar mengaku belum tau bagaimana keputusannya dan harus koordinasi dulu, namun ia mengaku belum mendengar kabar tentang akan diadakannya kegiatan pacu kuda. “Kalau masalah diundur atau dibatalkannya pacu kuda, masyarakat baringin tadi sudah menegaskan bahwa mereka tidak menuntut agar kegiatan pacu kuda dihentikan. Namun mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan bertanggungjawab apabila terjadi perselisihan saat kegiatan berlangsung. Dan maaf saja, DPRD belum tau apa-apa tentang kegiatan pacu kuda, kapan diselenggarakan, bahkan hingga sekarang tidak tau bagaimana SK Panitianya.” Tuturnya. (Agustin)

Ketua KAN N. Malin Marajo mengatakan,  aksi ini dilaksanakan karena rasa ketidakpuasan warga Nagari Baringin, terkhusus ninik mamak Baringin terhadap kinerja Pemerintah Tanah Datar.

“Kami turun kejalan hanya untuk menuntut keadilan dalam penyelesaian sengketa Tanah tempat Pacu Kuda,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, warga Nagari Baringin tidak akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa saat pelaksanaan pacu kuda nantinya. Menurutnya, warga Bukit Gombak tidak akan melarang pelaksanaan pacu kuda namun, jika hal ini tidak diselesaikan sampai pelaksanaan pacu kuda,  takutnya ada pertikaian antara sesama warga nagari.

Sementara itu, Anton Yondra Ketua DPRD Tanah Datar,  mengatakan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah akan meninjau ulang kasus mengenai tapal batas ini. Ia juga menambahkan, bahwa DPRD akan menyurati pemerintah daerah Tanah Datar,  terkait sengketa ini.

Anton Yondra juga memintak kepada warga agar jangan sampai terprovokasi dengan hal-hal yang belum jelas. Ia juga memintak kepada anggota Satpol PP untuk berjaga-jaga dilokasi sengketa agar tidak terjadi ricuh.

“Saya meminta kepada pihak keamanan khususnya Satpol PP agar meningkatkan keamanan dilokasi sengketa,” tambahnya.

Terkait pelaksanaan pacu kuda yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat ini,  Anton Yondra mengaku belum mengatahui apa-apa. Bahkan ia mengaku tidak tahu siapa panitianya, kapan di selenggarakannya, dan SK panitianya.

Dalam jumpa pers dengan awak media salah seorang wartawan menanyakan bagaimana kelanjutan pacuan kuda yang akan diadakan pada tanggal 14/15 Oktober nanti.

“bisa saja diundur sampai jadwal yang ditentukan,” tutup Ketua DPRD. (Nazwira/Agustin)