JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) sedang merevisi dan menyempurnakan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang sebelumnya telah ditetapkan pada delapan provinsi.

Dirjen PPTR Budi Sitomorang menyampaikan peta lahan bidang dikoreksi setelah melihat reaksi yang cukup besar dari para investasi properti dan himpunan kawasan industri.

“Ternyata memang ada kelemahan pada saat keluarnya Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang LSD, pada delapan provinsi,” ujar Budi saat ditemui oleh Indonesiaparlemen.com di Kantor Dirjen PPTR, Jakarta, Senin (10/10/2022).

Kedelapan provinsi tersebut meliputi Sumatra Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

“Langkah penyempurnaan Peta LSD ini kemudian ditindaklanjuti dengan sosialisasi guna memverifikasi penetapan perubahan peta, termasuk di Jawa Barat,” ujar dia.

Dia mengatakan LSD berasal dari kebijakan pimpinan pada saat itu dan diteruskan kepada Menteri Hadi Tjahjanto.

“Kita belum pernah mempunyai kebijakan sebelumnya, jadi banyak sekali kebijakan tetapi belum efektif karena tidak ada dasar datanya bukan hanya angka akan tetapi data peta. Jadi, tidak bergerak dia kita kunci disitu,” jelas dia

Investor yang Sudah Masuk Akan Dicek

Terkait investor ingin menggunakan LSD, Budi menjelaskan jika pihaknya akan melakukan verifikasi di lapangan terkait fisik bangunan dan izin membangun.

“Karena memang sebelumnya tidak ada kebijakan. Walaupun tata ruangnya sudah ada akan tetapi kebijakan itu belum keluar dan belum spesifik dikatakan bahwa kalau disini adalah sawah,” ucap Budi

Budi menyebut LSD sangat menarik dimata investor pengembang karena kondisi tanah yang baik.

“Tapi untuk kedepannya kalau ada investor yang akan membangun, harus sesuai dengan tata ruangnya. Karena sekarang ada LSD akan tetapi direncanakan 20 tahun kedepan dalam tata ruang bukan lagi sawah,” pungkasnya.

Jurnalis: Agung Nugroho

JAKARTA – Sejak Desember 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah merilis Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di sejumlah provinsi.

LSD merupakan langkah pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional di masa mendatang lewat penjagaan ekosistem sawah.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, Kementerian ATR/BPN harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Menindaklanjuti hal itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto bertemu dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi di Ruang Rapat Menteri, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Selasa  (13/9/2022).

Dalam pertemuan ini, dilakukan pembahasan terkait kawasan yang dijadikan LSD. Kementerian ATR/BPN dan Pemkab Ngawi sejatinya telah menyepakati luasan LSD kurang lebih 47.991 hektare. Namun, Pemkab Ngawi menginginkan ada perubahan titik pada 5.000 hektare lahan_existing_ yang ditetapkan.

Hadi mengatakan, apabila di lapangan ada lokasi yang lebih baik dijadikan LSD, maka tentu bisa berdampak lebih baik bagi masyarakat.

“Jadi dari Pak Bupati, dari posisinya dicarikan tempat yang terbaik sesuai dengan pertimbangan di lapangan, saya rasa itu bisa diterima,” kata Hadi Tjahjanto dalam pertemuan tersebut.

Hadi menyebut, perubahan mungkin dilakukan asalkan tetap memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang ada. “Ini semua perlu kita percepat supaya pembangunan Ngawi bisa terus berkelanjutan,” ujarnya.

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono menyambut baik tanggapan yang diberikan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, selain untuk menjaga ketahanan pangan, perubahan lokasi ini juga dapat membuka keran investasi di Kabupaten Ngawi.

“Jadi dengan ini kita bisa memberi informasi kepada calon investor juga jelas, sehingga tidak ada hambatan lain,” tuturnya.

Jurnalis: Agung Nugroho

JAKARTA – Juru Bicara Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) T. Hari Prihartono merespon adanya Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh indonesia (Apersi) terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Hari mengatakan, pihak Apersi juga sudah menyampaikan problemnya yakni mengenai sertifikasi lahan yang sudah dikuasi oleh mereka.

“Ketika ada kesulitan tersebut mereka meminta kepada pihak kantor pertanahan untuk segera menyertifikasi lahannya. Itu berbenturan kepada kebijakan baru mengenai Lahan Sawah Dilindungi ,” kata dia kepada wartawan, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (31/8/2022)

Dia menyebutkan ada beberapa lahan mereka yang tersebar di wilayah Indonesia, tentunya Menteri ATR/BPN meminta agar kebijakan LSD ini untuk dipelajari lebih dalam lagi.

“Diketahui bahwa salah satu yang terdekat LSD ini di Karawang. Maka saya langsung meninjau ke kantor pertanahan Karawang dan melihat petanya supaya bisa dipahami masalahnya,” ucap Hari.

Menurutnya, ada sebagian masalah yang dimiliki oleh Apersi pada lahan gang merupakan lahan penghijauan. Tentunya akan menjadi berbenturan dengan kebijakan tentang LSD ini juga baru muncul di tahun 2022.

“Sementara itu para pengembang tersebut sudah menguasai lahan semenjak tabun sebelumnya. Dimana nantinya akan menjadi penghambat dari para pengembang,” jelas Hari

Dia juga menjelaskan, bahwa seluruh lahan yang mereka miliki tidak bisa dibantu dan tetap harus memperhatikan aturan yang baru.

Dia menjelaskan, lahan yang hijau terutama persawahan tidak bisa langsung dibangun untuk perumahan maupun industri. Hal itu yang menyebabkan belum bisa dikeluarjan sertifikatnya di tingkat kantor pertanahan Karawang, Jawa Barat.

“Jadi permasalahan tersebut harus disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN. Karena terkait dengan kebijakan tata ruangnya. Khususnya di tingkat Kementerian juga harus dibicarakan dengan Kementerian terkait yang berhubungan dengan pengaduan soal lahan hijau tersebut,” ujar Hari

Disisi lain, Hari menyebut untuk lahan milik Apersi lebih ke arah general karena mereka adalah asosiasi pengembang di seluruh Indonesia. Kasusnya harus dilihat tidak bisa di generalisir.

“Saat saya meninjau ke Karawang sekitar 10 hingga 20 persen dari lahan yang dimiliki oleh para pengembang. Bagi mereka keberatannya adalah karena sudah memiliki lahan tersebut.,” tambahnya

Hari menjelaskan, para pengembang yang sudah mengeluarkan biaya untuk memiliki lahan tersbut.  Dia menilai, adanya aturan kebijakan LSD itu adalah hal yang wajar.

“Oleh karena itu pengembang juga berkewajiban memenuhi fasum itu juga harus membuat jalannya dan masjid dan harus dipotong beberapa persen untuk lahan penghijauannya,” sambung Hari.

Dia mengatakan,  Menteri ATR/BPN memberikan atensi kepada para pengembang untuk perumahan rakyat menengah ke bawah. Karena tingkat kebutuhan perumahan ini cukup besar.

Dia mengungkapkan, Apersi baru menyebutkan lahan yang berada di Karawang saja dan ada beberapa tempat lainnya yang berada di Jawa dan luar Jawa.

“Menteri ATR/BPN belum secara spesifik menyebutkan untuk mengirimkan berapa tim. Karena saat itu saya sudah di atensikan untuk meninjau di karawang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) melakukan audiensi dengan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah menyatakan, salah satu kendala di industri properti khususnya segmen rumah subsidi terkait aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

“Kondisi pandemi 2 tahun belakangan ini membuat industri properti lesu, tak terkecuali rumah subsidi. Walaupun kondisi sulit, Apersi berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian PUPR terkait realisasi terbanyak rumah subsidi,” kata Junaidi.

Jurnalis: Agung Nugroho

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan dalam mempertahankan swasembada beras serta mendorong kedaulatan pangan nasional.

Seperti diketahui, pada 16 Desember 2021 silam telah ditetapkan Keputusan Menteri (Kepmen) ATR/Kepala BPN No. 1.589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada 8 provinsi, yaitu Sumatra Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Menindaklanjuti hal tersebut, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) yang diamanatkan sebagai Ketua Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 telah melaksanakan verifikasi faktual dalam rangka perubahan peta LSD pada delapan provinsi.

Direktur Jenderal PPTR, Budi Situmorang mengatakan terdapat 157 surat masuk ke Ditjen PPTR yang mempertanyakan mengenai LSD yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), terutama yang berada pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Permukiman Perkotaan.

“Penetapan LSD merupakan bentuk komitmen untuk mengantisipasi krisis ketahanan pangan di masa yang akan datang. Upaya ini juga dapat menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia,” kata dia dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (27/8/2022).

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Tata Ruang, Gabriel Triwibawa menyampaikan, perlu kalkulasi kebutuhan luasan lahan pertanian dalam rangka mendukung ketahanan/kedaulatan pangan nasional.

“Kami berharap agar Kementerian Pertanian atau instansi pemerintahan pada sektor hulu lainnya dapat menyediakan data tersebut. Kalkulasi kebutuhan luas lahan pertanian tersebut nantinya dapat menjadi acuan bagi stakeholder terkait,” jelas Gabriel Triwibawa.

Jurnalis: Agung Nugroho