CILACAP – Danramil 07/ Maos Kapten M Isa Saefudin menghadiri kegiatan penelitian berkas bakal calon Kepala Desa Kalijaran Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Jumat(11/3/2022).

Kegiatan penelitian berkas tersebut merupakan rangkaian pentahapan pilkades di Desa Kalijaran yang dilaksanakan di Balai Desa Kalijaran.

“Nama-nama Bakal Calon Kepala Desa kalijaran yang telah diteliti berkasnya atas nama Badrun , Sudarsono , Sri purwanti dan Asih winarti.” ucap Trias Handayani selaku Camat Maos.

Trias menyebutkan dari empar bakal calon Kepala dinyatakan memenuhi persyaratannya.

“Setelah terpenuhinya berkas pendaftaran bakal calon Kades, kemudian bakal calon bisa mengikuti kompetisi Pilkades serentak tahun 2022,” ujar Trias.

Dalam kesempatan tersebut Kapten Saefudin selaku Danramil 07/Maos juga menyampaikan pesan kepada seluruh Bakal Calon Kades serta Ketua Panitia Pilkades Kalijaran agar dapat menjaga kondusifitas.

“Sebelum, selama, dan sesudah terlaksanakannya Pilkades Serentak di tahun 2022,” pungkas dia.

Jurnalis: Heri

TANGERANG – Bupati Kabupaten Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengapresiasi keterlibatan warga dalam menyukseskan pemilihan kepala desa (pilkades) di 77 desa.

Zaki mengatakan itu saat meninjau pelaksanaan pilkades bersama Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Yusharto Huntoyungo di Desa Bojong Kamal, Kecamatan Legok, Tangerang, Minggu (10/10/2021).

“Alhamdulillah sampai pukul 11.00 ini, warga yang sudah datang sudah 70 persen lebih. Ini artinya pelaksanaan pilkades dinantikan warga demi terciptanya pemimpin yang sesuai dengan hati mereka. Ini patut diapresiasi dan saya berharap semoga pelaksanaan pilkades kali ini bisa berjalan aman, damai demokratis, dan sehat,” kata Zaki.

Zaki berujar berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pilkades telah sesuai dengan protokol kesehatan. “Mulai dari penerapan prokes, penggunaan masker, penggunaan face shield, jaga jarak, lalu warga datang secara bertahap dan mengundang gerak vaksinasi, ini menjadi inovasi pelaksanaan pilkades Kabupaten Tangerang,” lanjut Zaki.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto Huntoyungo juga mengapresiasi pelaksanan pilkades yang diselenggarakan di Kabupaten Tangerang meski pelaksanaan diundur dua kali.

“Saya menilai penyelenggaraan sudah sesuai dengan protapnya. Dari protokol kesehatan banyak hal yang kami catat dan mudah-mudahan ini menjadi prototipe pelaksanaan pilkades di Indonesia, di mana saat ini begitu banyak varian virus corona. Dan yang hebat adalah, di beberapa TPS juga ada gerai vaksin, ini yang menjadi inovasi terbaru dalam pelaksanaan pilkades di Indonesia,” tutupnya.

JAKARTA – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang digelar secara serentak pada 2020 dan 2021 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia, karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pada 2020, Pilkades digelar di 1.296 desa yang berasal dari 24 kabupaten/kota, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 4.221.476 orang. Sedangkan pada 2021, per 25 Mei ada sebanyak 2.394 desa dari 36 kabupaten/kota yang menggelar Pilkades, dengan jumlah pemilih sebanyak 4.183.425 orang. Selanjutnya, masih ada 187 kabupaten/kota yang bakal melaksanakan Pilkades tahun ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo menjelaskan sejumlah langkah strategis yang dilakukan Kemendagri. Misalnya di bidang regulasi, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades. Salah satu poin penting dalam aturan itu, yakni terkait dengan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapannya.

Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 141/6698/SJ tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pilkades Serentak di Era Pandemi Covid-19. Dalam aturan yang ditandatangani 10 Desember 2020 itu, diatur batas maksimum kapasitas setiap TPS sebanyak 500 pemilih. Ini untuk menghindagri kerumunan, sehingga potensi penularan dapat dihindari. Selain itu, lanjut Yusharto, dengan pembatasan ini membuat para petugas tak terlalu banyak menguras energi dan lebih menghemat waktu pelaksanan.

Disisi lain, melaksanaan Pilkades juga diawasai oleh berbagai unsur, seperti kepolisian tingkat kecamatan, koramil, Satpol PP, linmas desa, serta melibatkan Satgas Covid-19 dari Puskesmas maupun panitia pemilihan tingkat desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pengawasan ini untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan oleh semua pihak. Selain itu, Kemendagri juga menerjunkan tim pemantau ke lapangan untuk memantau penerapan protokol kesehatan.

Yusharto menuturkan, regulasi yang diterbitkan Kemendagri juga dikoordinasikan dan disosialisasikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten/kota pelaksana Pilkades.  Mereka didorong agar turut terlibat dalam menyukseskan Pilkades, seperti melakukan pengamanan dari berbagai potensi gangguan, sekaligus memastikan protokol kesehatan berjalan.

Dalam memenuhi kebutuhan protokol kesehatan, Kemendagri juga menegaskan kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Pilkades, bahwa kebutuhan itu dapat dipenuhi melalui penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Sementara itu, lanjut Yusharto, Kemendagri juga memfasilitasi kebutuhan data terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada daerah yang melaksanakan Pilkades. Fasilitasi yang dilakukan melalui Surat Mendagri Nomor: 141/1127/BPD ini, untuk menjadi bahan masukan penyusunan DPT ditingkat desa, maupun instumen verifikasi kesesuaian dalam penyusunan DPS ke DPT. “Per tanggal 5 Mei 2021 terdapat 39 kabupaten/kota yang telah memperoleh fasilitasi dimaksud,” ujar Yusharto.

Tak hanya itu, Kemendagri juga mendorong penerapan sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting) melalui Surat Mendagri Nomor:141/1115/BPD pada Maret 2021. Langkah ini sebagai upaya untuk meminimalisasi permasalahan atau sengketa, khususnya terkait keabsahan surat suara dan tumpang tindih DPT.

“Beberapa langkah strategis tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam melaksanakan Pilkades Serentak 2021 yang aman dan bebas klaster baru penyebaran Covid-19,” pungkas Yusharto.

Reporter: Marlon

BEKASI, INDONESIAPARLEMEN.COM –Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan, SIK beserta jajarannya memimpin pembekalan dalam rangka kesiapan pengamanan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Bekasi.

Adapun pembekalan tersebut meliputi tahap pemungutan, penghiitungan, penetapan dan pelantikan kepala desa.

Hendra mengatakan, saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir dan belum ada tanda-tanda penurunan jumlahnya. Menurutnya, hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yaitu konsistensi pengawasan serta masyarakat yang mengalami kejenuhan terhadap PSBB Transisi.

Padahal, lanjutnya, Covid-19 ini tidak pernah jenuh (berhenti) dalam menyebarkan ke banyak orang yang lalai terhadap protokol kesehatan (prokes).

“Pada saat situasi Pilkades jangan sampai ada euphorianya dan melupakan pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 dan anggota polri harus selalu memberikan imbauan, edukasi dan penindasan tegas kepada masyarakat melanggar peraturan Covid-19,” tutur Kapolrestro Bekasi, Selasa (17/11/2020).

Ia melanjutkan, rencana tindakan tegas dengan baik dimana kerja sama dengan TNI dan dinas terkait untuk melakukan tindakan tegas. “Saya akan mengirimkan surat kepada seluruh calon kepala desa tentang aturan Pilkades dan protokol kesehatan,” sambungnya.

Hendra kembali menegaskan, Kapolsek di bawah jajarannya juga harus segera mempetakan situasi kamtibmas di daerahnya masing-masing.

“Pelajari Pergubnya atau aturan-aturan sehingga kita tidak ragu menindak yang pelanggar prokes Covid-19,” tuturnya.

Selain Kapolrestro Bekasi, kegiatan pengamanan Pilkades Kabupaten Bekasi juga dihadiri oleh Dandim 0509 Bekasi Letnan Kolonel Kav Tofan Tri Anggoro; Wakapolres Metro Bekasi AKBP Rickson PM Situmorang; Kabag Operasional AKBP YS Muryono; dan Kasat Narkoba Kompol Budi Setiadi.

Kemudian juga hadir, Kasat Lantas AKBP Ojo Ruslan; Kasat Samapta AKBP J Sihombing; Kasubag Dalops Kompol Sunarto; Kasubag Binops Kompol Cecep; Kasie Provos Kompol Dumiyati Saleh; Kasiewas AKP Hery; Wakasat Binmas AKP Akhmadi; dan Kanit Provos AKP Marbun.

Penulis : Patupa Pakpahan

Editor    : Noval

BEKASI, INDONESIAPARLEMEN.COM –DIbeberapa daerah di Indonesia saat ini sudah masuk tahapan pemulu Kepala Daerah Tingkat Kota dan Kabupaten walaupaun di masa Pandemi Virus Covid19. Namun di kabupaten Bekasi saat ini juga sudah memasuki tahapan Pemilhan Kepala Desa yang juga tidak kalah penting dan hebohnya yang terjadi per lima tahunan hampir disetiap wilayah di Kab Bekasi.

Oleh karena itu pemilihan Kepala Desa Kab. Bekasi yang semakin dekat terlihat Pemkab Bekasi mengadakan Deklarasi Damai dengan menghadirkan para Calon Kepala Desa yang akan bertarung pada Pilkades tersebut.

Acara Deklarasi Damai yang diadakan pada Rabu (18/11/20) di Aula Gedung Wibawa Mukti itu dihadiri oleh Bupati Kab. Bekasi H. Eka Supria Atmaja, Kapolrestro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan, S.I.K., M.Si Serta terlihat Pula Kajari Kab. Bekasi RR Mahayu Dian Suryandari.

Dengan melaksanakan Protokol Kesehatan yang sangat ketat pada acara tersebut.

Menariknya dalam Deklarasi Damai yang bertajuk “Siap Menang, Siap Kalah” tersebut Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan, S.I.K., M.Si memberikan sinyal ketegasan dalam sambutannya.

Kapolres menyampaikan bahwa Aparatur negara harus menindak tegas siapapun calon Kades yang menimbulkan kerumunan masyarakat hal ini didasari atas rasa kasih sayang Polri kepada masyarakat agar tidak ada lagi peningkatan kasus Virus Covid-19.

Kapolres juga menegaskan bahwa tugas sebagai kepala desa adalah ladang amal ibadah.

“Hajat pemilihan Kades ini bukan mencari kekuasaan dan kekayaan, Kades ini kita jadikan ajak Amal tugas yg menjadi Jariah, sehingga tidak ada lagi istilah kalah dan menang, yang kalah harus membantu memberikan kontribusi kepada yg menang dan yang menang jangan merasa jumawa sombong palagi sampai lalai melayani masyarakat.” Ungkap Kapolres.

Dia juga menyampaikan bahwa siapapu yang terpilih sebagai Kades adalah ketetapan Allah SWT atas amanah besar yang diberikan yang akan membawa perubahan baik bagi wilayahnya. Acara berlangsung antusias dan diamini para Calon Kepala desa dengan menandatangani kesepakatan pemilu damai yang disaksikan oleh forum komunikasi pemerintah Kabupaten Bekasi.

Penulis : Patupa Pakpahan

Editor    : Noval