Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, kota ini meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Prestasi itu diumumkan dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya, Senin (23/6/2025).

Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, serta jajaran pejabat Pemerintah Kota Palangka Raya.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Dodik Achmad Akbar, menyampaikan bahwa opini WTP diberikan setelah audit BPK menemukan bahwa laporan keuangan Pemkot Palangka Raya telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Penilaian kami didasarkan pada empat kriteria utama: kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal,” ujar Dodik.

Namun, ia juga mengungkap bahwa terdapat delapan temuan terkait belanja daerah senilai total Rp2,39 miliar, yang telah dipulihkan sebesar Rp2,07 miliar ke kas daerah.

“Hanya sekitar Rp300 juta yang belum dipulihkan. Ini menunjukkan komitmen tinggi dari Wali Kota dan jajaran Pemkot Palangka Raya. Kami sangat mengapresiasi,” jelas dia.

Dodik berharap melalui LHP ini, kepala daerah bersama DPRD dapat meningkatkan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, serta segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.

Menanggapi pencapaian ini, Wali Kota Fairid Naparin mengaku bersyukur, namun juga mengingatkan seluruh jajarannya bahwa WTP bukanlah tujuan akhir.

“WTP ini bukan sekadar predikat, tapi cermin dari tanggung jawab kita kepada masyarakat,” ucap dia.

Dia berterima kasih kepada BPK RI atas pemeriksaan yang dilakukan secara objektif dan penuh integritas.

“Ini bukan hanya soal menemukan kekurangan, tapi juga pembinaan agar kami bisa lebih tertib dalam tata kelola keuangan,” katanya.

Fairid juga mengungkap bahwa saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya telah menindaklanjuti lebih dari 88% rekomendasi hasil pemeriksaan, meskipun sempat mengalami penurunan dibanding capaian sebelumnya yang di atas 92%.

“Saat itu saya memang sedang tidak menjabat karena ada Pj, jadi tidak bisa turun langsung. Tapi sekarang saya pastikan, dalam 60 hari ke depan semua rekomendasi akan kami selesaikan sesuai action plan,” tegasnya.

Fairid juga mengaku prihatin melihat ketidaksinkronan antara pendapatan dan belanja dalam struktur APBD. Ia menjadikan hal ini sebagai pengingat agar pemerintah tetap waspada dan tidak cepat berpuas diri.

“Kami ini memimpin eksekutif dan legislatif. Ketua DPRD sekarang adalah sekretaris saya di partai. Jadi kalau sampai kualitas pemerintahan turun, kami sendiri yang akan malu,” ungkapnya sambil tersenyum.

Bagi Fairid, menjadi yang terbaik bukan soal pencapaian, tetapi soal standar yang harus terus ditingkatkan.

“Kalau belum terbaik, jangan cepat puas. Tapi kalau sudah terbaik, jangan merasa cukup. Karena dalam pemerintahan, tidak ada garis akhir. Yang ada hanya tanggung jawab yang terus berjalan,” ujarnya mengakhiri.

Jurnalis: AF

PALANGKARAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk ketujuh kalinya berturut-turut,dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. WTP ini diberikan untuk pertanggungjawaban keuangan di tahun 2022.

“Ini capaian kali ketujuh berturut-turut .Terimakasih dan apresiasi kepada Wali Kota Palangka Raya dan Wakil Wali Kota Palangka Raya atas raihan WTP. Ini wujud dari kinerja dan kerjasama semua jajaran Pemko Palangka Raya. Semoga ke depan WTP bisa terus dipertahankan,” kata Ketua DPRD Palangka Raya, Sigit K Yunianto, Sabtu (20/5/2023).

Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) ini mengucapkan terimakasih kepada Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya dan tim Inspektorat dah BPKAD, serta jajaran OPD yang proaktif dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab terkait keuangan di tahun 2022.

“Keberhasilan ini jangan sampai berhenti. Terus tingkatkan pembenahan, penataan dan pengelolaan keuangan maupun aset, sehingga ke depan opini WTP bisa dipertahankan kembali,” ucap Sigit.

Seperti diketahui Pemko Palangka Raya kembali berhasil meraih opini WTP dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, yang diselenggarakan di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, Jumat (19/5/2023) lalu.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalteng, M Ali Asyhar kepada Pemerintah Kota Palangka Raya yang diterima oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin.

Jurnalis: Ahmad Faisal

JAKARTA – Pengamat Politik Birokrasi dan Pelayanan Publik dari Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika ikut merespon dan memberikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang diraih untuk ke-13 kalinya.

“Pencapaian opini WTP selama 13 tahun terakhir berturut-turut menunjukkan komitmen BP2MI untuk senantiasa mewujudkan tata kelola yang baik,” kata Direktur Nova Andika dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/7/2022).

Diketahui, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di bawah kepemimpinan Benny Rhamdani kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Menurutnya, pengelolaan keuangan yang akuntable dan transparan merupakan syarat mutlak untuk sebuah lembaga setingkat Badan maupun Kementerian untuk mendapatkan opini WTP.

“Saya melihat lembaga BP2MI ini mampu mengelola anggaran dengan baik meski dengan anggaran yang terbatas,” terangnya.

Bukan itu saja, pembenahan dan transformasi terus dilakukan Kepala BP2MI Benny Rhamdani (Kepala BP2MI, red) dengan terukur dan tepat.

“Kami mencermati ada beberapa terobosan luar biasa yang dilakukan Kepala BP2MI guna mendukung visi dan arahan Presiden Jokowi, seperti menjadikan PMI sebagai VVIP dengan pelayanan serta pelindungan maksimal baik dalam aspek hukum, sosial, dan Ekonomi,” tambah dia.

Ia mencontohkan, Kepala BP2MI juga mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) BP2MI No.9/2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam Perka tersebut, ditetapkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan berupa tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja. Selain itu juga sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, penggantian paspor, surat keterangan catatan kepolisian, jaminan sosial PMI, pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri.

Nova pun mengapresiasi kerja kolektif dari seluruh jajaran pejabat dan pegawai di BP2MI, sehingga WTP dapat diraih kembali.

“Ke depan saya berharap BP2MI akan terus melakukan perbaikan dan pembenahan,” tutupnya.

Jurnalis: Dirham

OGAN ILIR – Ketua DPRD Ogan Ilir Suharto Hs membuka rapat Paripurna penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 di ruang Paripurna Dewan, Senin (6/6/2022).

Pidato Nota pengantar penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Ogan Ilir Tahun 2021 di sampaikan Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani.

Dia mengatakan, Pemda OI mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Ogan Ilir yang telah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara optimal terhadap proses penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah Ogan Ilir Tahun anggaran 2021.

“Berkat dukungan dan kerjasama semua pihak Pemda Ogan Ilir dapat menyelesaikan proses penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2021 dengan baik,sehingga kembali dapat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam bidang pengelolaan keuangan daerah,” ucap Ardani.

Penyampaian Rencana Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban pelaksaan APBD ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 merupakan upaya Pemda yang sinkronkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pada seluruh SKPD yang ada di Ogan Ilir untuk mencapai Visi Ogan Ilir tahun 2021-2026 yaitu Ogan Ilir Bangkit menuju masyarakat lebih sehatera dan berkualitas berlandaskan Iman,Taqwa,Moral dan Etika.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Tahun 2021 sebesar Rp.108.964 milyar naik sebsar 24.03% dibandingkan dengan realisasi PAD APBD Tahun 2020 sebesar 87.850 milyar,realisasi sebesar RP.108.964 milyar tersebut adalah 70,22% dari rencana PAD APBD Tahun 2021 sebesar Rp.155,178 milyar.

Realisasi penerima Dana Perimbangan (Transfer) sebesar 1,384 triliun naik sebesar 3,46,% dibanding dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2020 sebesar Rp.1,337 triliun.Realisasi penerimaan Dana Perimbangan APBD anggaran 2021 Rp. 1,384 triliun tersebut adalah 102,59% dari rencana penerimaan dana perimbangan 2021 sebesar Rp.1,349 triliun.

Sementara realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 54,128 milyar menurun 35,52% di bandung dengan realisasi penerimaan lain.Pendapatan daerah yang sah 2020 sebesar Rp.83,946 milyar realisasi Rp.54,128 milyar adalah 83,94% dari target lain yang sah 2021 sebesar Rp.64,485 milyar.

“Dari total rencana Belanja Daerah (Belanja dan Transfer) APBD anggara 2021 sebesar Rp.1,610 triliun terealisasi sebesar Rp.1,451 triliun atau 90,16% dengan rincian Belanja Operasi,belanja Pegawai,belanja Barang dan Jasa,Belanja Subsidi dan belanja Hibah dan Belanja Modal seperti belanja Tanah,belanja peralatan ,belanja Gedung,belanja jalan,belanja aset,belanja modal dan belanja tak terduga,” jelas Ardani dihadapan anggota dewan dan tamu undangan.

Selain itu di sampaikan kondisi neraca Ogan Ilir per tanggal 31 Desember 2021 adalah Aset Rp.2,661 triliun atau naik 7,62% dari kondisi aset 2020 sebesar Rp.2,473 triliun dan kewajiban Rp.14,592 milyar atau turun 51,29% dari kondisi kewajiban tahun 2020 Rp.29,595 milyar dan Ekuitas Rp.2,647 triliun naik Rp.8,34% dari Ekuitas tahun 2020 Rp 2,443%.

Menanggapi laporan yang dibacakan Wabup OI Ardani Pemkab OI meraih WTP dari BPK Ketua DPRD menapresiasi dab semoga ini dapat memberikan semangat kepada seluruh OPD untuk menjaga dan mempertahankan prestasi ini dimasa mendatang.

“Kami sangat mengapresiasi kepada Pemkab OI dan jajannya yang telah mendapatkan WTP dari BPK” Ujar Soeharto.

Wakil Bupati Simeulue Hj. Afridawati Darmili menerima Predikat Opini WTP yang langsung diserahkan oleh Kepala Kanwil Dirjen Pembendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim bersamaan dengan 22 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

“Predikat opini WTP diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan serta memberikan apresiasi kepada Kabupaten Simeulue yang dapat mempertahankan predikat opini WTP yang telah dicapai pada tahun sebelumnya dan berharap jangan berpuas diri dan terlena dengan predikat opini WTP yang telah dicapai selama dua tahun terakhir,” Tegas Kepala Kanwil Dirjen Pembendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim.

Predikat opini WTP ini, Lanjutnya. hendaknya menjadi motivasi dan tambahan semangat untuk terus memperbaiki berbagai kelemahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang lebih baik di Kabupaten Simeulue.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Simeulue Hj. Afridawati Darmili menyampaikan, Untuk memperoleh Predikat Opini WTP tidaklah mudah karena adanya persyaratan yang harus di penuhi dan diperhatikan sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Kabupaten Simeulue telah mengarah pada penerapan asas transparan, akuntabel, bersih, dan tertib administrasi dan kita akan terus membenah kabupaten Simeulue baik dari segi keuangan maupun pembangunan.” Katanya.
Kesuksesan ini menjadi motivasi bagi untuk lebih giat lagi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.” Tutupnya. (Muhd)