Pansus IKN Buka Suara Soal Isu Dana Haji Dipakai Untuk Ibu Kota Baru

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR RI memastikan tak ada keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maupun penggunaan dana haji dalam pemindahan ibu kota.

Pernyataan tersebut sekaligus merespons kehadiran Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam rapat dengar pendapat umum bersama Pansus IKN kemarin, Kamis (9/12/2021). Di media sosial, warganet mengkhawatirkan kehadiran Anggito itu berhubungan dengan penggunaan dana haji untuk membiayai ibu kota baru.

“Tidak benar. Kita undang Pak Anggito kapasitasnya sebagai ahli ekonomi. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan jabatannya saat ini,” kata Ketua Pansus IKN Ahmad Doli Kurnia dikutip dari Kumparan, Jumat (10/12/2021).

Menurut Doli, pihaknya mengundang Anggito karena memiliki kapabilitas dan pandangannya yang kritis terhadap ekonomi. Anggito sebelumnya merupakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan Kepala Ekonom BRI.

“Pandangannya serta masukannya sangat kritis, dan itu bagus sekali,” terangnya.

Saat rapat dengar pendapat umum dengan Pansus IKN kemarin, Anggito juga mengatakan bahwa kehadirannya bersifat independen, bukan mewakili BPKH.

“Sangat penting sekali kami selaku elemen publik, elemen akademisi dan kebetulan sekarang mendapat amanah di BPKH, namun saya tetap berusaha independen Pak untuk menyampaikan masukan pada rapat pansus,” ujar Anggito dalam RDP IKN bersama DPR RI, Kamis (9/12).

Anggito mengakui, kehadirannya tersebut atas undangan dadakan dari DPR. Meski demikian, Anggito menyatakan dirinya tetap berkomitmen untuk hadir dan menyampaikan pandangannya.

“Pak Doli terima kasih saya sudah diundang. Undangan yang mendadak, tapi Alhamdulillah saya selalu nomor satukan undangan dari DPR,” ujarnya.

Selain Anggito, berdasarkan agenda rapat yang diterima kumparan, DPR juga mengundang beberapa akademisi lain untuk menyampaikan pandangan mereka.

Beberapa ahli yang diundang yaitu Prof Imam B. Prasodjo (Perspektif Sosial Kemasyarakatan), Prof Chatib Basri (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan), Ketua KPPOD Robert Endi Jaweng dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Erasmus Cahyadi Terre.