JAKARTA – Banyak yang menuding Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sumber isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Dikutip dari Majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, terdapat tiga petinggi partai yang menyetujui usulan penundaan pemilu Mereka adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Beredar informasi dari politisi lain jika sebelum wacana itu muncul, Luhut memanggil Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan dipanggil. Mereka mengungkapkan Luhut ketiga Ketua Partai itu untuk mengutarakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan Pemilu 2024.
Dari sumber Tempo di Golkar memberikan informasi bila Airlangga Hartarto tak melaksanakan perintah ini. maka akan berakibat pada posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Koordinator Perekonomian.
Sampai berita ini diturunkan, Airlangga belum menjawab pertanyaan dari Indonesiaparlemen.com melalui aplikasi pesan.
Dikutip dari Sindonews.com, Jodi Mahardi selaku juru bicara Menko Luhut menepis tudingan yang dilontarkan oleh warganet atas sosok biang kerok penundaan Pemilu 2024. Dia meluruskan Menko Luhut tidak pernah memprovokasi atau mengkoordinasi sejumlah pimpinan parpol untuk memunda kegiatan Pemilu.
“Enggak ada itu namanya koordinasi penundaan (Pemilu) pada pimpinan parpol. Kalau silaturahmi dengan pimpinan parpol mah biasa,” kata Jodi kepada MNC, Rabu (2/3/2022).
Sebelumnya, dalam sebuah artikel berita, CNNIndonesia.com di lingkungan pemerintah mengungkapkan jika wacana penundaan pemilu 2024 sudah muncul sejak lama.
Diduga ada sejumlah program pemerintah yang belum rampung akibat pandemi Covid-19. Salah satu yang jadi alasan adalah proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur menjadi alasannya.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan pengakuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengenai keterlibatan Luhut dalam kampanye penundaan pemilu masuk akal.
Sehingga, bantahan yang disampaikan tak mengubah persepsi yang sudah terbangun di publik.
“Tidak ada api kalau tak ada bara, soalnya ini dosa konstitusi terbesar dan pengkhianatan reformasi,” kata Jerry.
“Tidak mungkin Zulhas berbohong dia diundang Luhut. Kalau benar seperti pernyataan Zulhas maka Luhut harus mundur,” tambah Jerry.
Jerry berpendapat, Luhut seharusnya bicara langsung ke publik dan berterus terang terkait ide penundaan pemilu, bukan justru meminta juru bicaranya, Joddy Mahardi yang menjelaskan.
“Kalau Jubir LBP membantah bukan dia dalang penundaan pemilu, lalu kenapa Zulhas bersuara dia dipanggil LBP. Tolong LBP jelaskan Jokowi sudah setuju. Agar ini tak ada simpang siur dan politik cuci tangan,” tutup Jerry.
Tinggalkan Balasan