JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memperingatkan kepada penyelenggara negara di sektor kelautan dan perikanan. Jangan sampai ada pejabat yang menyengsarakan nelayan.
“Saya ingatkan kepada aparatur pemerintah termasuk pejabat yang terkait untuk jangan main-main dengan hajat hidup nelayan,” kata Firli melalui keterangan tertulis, Rabu (6/4/2022).
Dia berujar, pemerintah telah membuat banyak kebijakan dan program kesejahteraan bagi para nelayan. Namun, tak sedikit program tersebut dijadikan peluang oknum penyelenggara negara.
Firli mengungkapkan, mereka tak segan meraup keuntungan melalui cara tak halal, yakni korupsi. Dia meminta pejabat negara tak melakukan tindakan koruptif terkait kelautan dan perikanan.
“Khususnya pada aturan dan program kesejahteraan bagi saudara-saudara kita ini,” ucap Firli.
KPK memetakan lahan untuk korupsi oknum pejabat negara. Antara lain ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, dan tukar guling tanah untuk tambak.
Firli pastikan KPK dan penegak hukum lain membongkar praktik korupsi dilingkup tersebut.
“Saya pastikan akan kami kejar, tangkap dan jerat siapapun yang berani mengusik apalagi memakan anggaran negara bagi para kesejahteraan nelayan Indonesia, dengan pasal tindak pidana korupsi yang paling berat hukumannya,” tegas Firli.
Bahkan, pihaknya bakal melakukan langkah ekstrem dengan memiskinkan mereka. Khususnya, jika ditemukan pencucian uang dalam praktik korupsi terkait.
“Jika memiliki cukup alat bukti kuat, akan kami pilih opsi miskinkan koruptor dengan pasal TPPU,” ucap Firli.
Tinggalkan Balasan