JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, daya dukung Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara (IKN) sudah tidak mampu dikembangkan lagi.
Karena memperbaiki Jakarta sebagai Ibu Kota lebih mahal daripada membangun Ibu Kota Negara yang baru.
“Jadi daya dukung Jakarta ini sudah berat, memperbaikinya pun mungkin lebih mahal kalau kita bikin (ibu kota) baru,” kata Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/7/2022).
Basuki menambahkan, masalah yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta bukan hanya banjir, tetapi masih banyak persoalan lain yang dihadapi, seperti penggunaan air tanah yang berlebihan, proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sepanjang 46 kilometer di wilayah pesisir Jakarta Utara yang dikerjakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.
“Kalau kami di PUPR, kita sadar bahwa Jakarta ini, daya dukungnya sudah enggak mungkin lagi dikembangkan, seperti NCICD bukan untuk banjir, tapi untuk environmental remediation,” ucap Basuki Hadimuljono.
Basuki melanjutkan, untuk 13 sungai yang melintas Kota Jakarta berpotensi tidak mampu lagi mengalirkan air ke laut, karena terjadi penurunan tanah.
Normalisasi 13 sungai yang dibuat untuk mampu menampung air hingga 15-20 tahun mendatang, sudah tidak akan bisa mengalirkan air ke laut. Kecuali membuat tanggul-tanggul yang tinggi.
“13 sungai berdasarkan data dan model yang kami buat, 15-20 tahun, mungkin 15 tahun sejak 2015, itu tidak akan bisa yang mengalir gravitasi ke laut kecuali kalo kita bikin tanggul yang tinggi-tinggi karena penurunan tanah. Sudah sering dibahas,” terang Basuki Hadimuljono.
“Jadi saya dari Kementerian PUPR dan eselon 1 bersepakat untuk itu, bukan enggak ada neopolitis, enggak ada apa-apa,” lanjutnya lagi.
Masalah banjir belum selesai, ungkap Basuki, masalah air minum muncul. Belum selesai masalah air minum, muncul lagi masalah pengambilan air tanah yang berlebihan. Makanya, pemerintah pusat membangun bendungan untuk pasokan air baku seperti Waduk Karian dan Jatiluhur.
“Banjir inikan belum disentuh, air minum kita lagi mau, bagaimana kita menyetop orang untuk tidak ambil air tanah, dipenuhi dulu dong, makanya ada Kariyan, ada Jatiluhur 1 Jatiluhur 2, ini akan selesai 2030,” terang Basuki Hadimuljono.
Melihat permasalahan yang begitu besar di Kota Jakarta tersebut, maka pemerintah optimistis tahun 2024, IKN baru harus sudah pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.
“Kalau kami berdasarkan kajian itu, (ibu kota) harus pindah,” tegas Basuki Hadimuljono.
Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan pemerintah akan meneken kontrak land development pembangunan IKN pada 15 Juli 2022. Kemudian, pemerintah akan mulai membangun sejumlah infrastruktur di kawasan inti IKN
“Lahannya sesuai dengan urban design yang dulu di sayembarakan terus ada beberapa modifikasi kan, itu dari situ. Sudah ada yang mana Istana (Presiden) dimana, sumbu kebangsaan, empat Menko dimana, Setneg dimana, itu sudah ada,” papar Basuki Hadimuljono.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, mencapai Rp 466 triliun. Sekitar 20% kebutuhan anggaran itu akan diambil dari APBN.
Selain APBN, lanjut Jokowi, anggaran pembangunan IKN juga akan berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian, dari investasi sektor swasta, BUMN, hingga obligasi publik.
Tinggalkan Balasan