JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan saat ini pihaknya tengah menguapayakan terkait pembebasan lahan di IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara.
“Kami sudah berkoordinasi kepada KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) karena ada kawasan hutan disana dan kepala Otorita IKN Nusantara,” kata Hadi dalam Konferensi Pers Rakernas Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (26/7/2022).
Menteri Hadi menambahkan, koordinasi tersebut juga terkait maslaah penjelas RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang saat ini masih dalam penyelesaian pembebasan kawasan hutan di Kaltim.
“Kita sudah selesai, tinggal kita serahkan kepada kepala Otorita, hanya diatas RDTR ada kawasan hutan yang harus segera dilepas,” sambung Hadi.
Sehingga saat ini penyelesaian RDTR saat ini sebetulnya masih terhambat masalah pembebasan lahan di kawasan hutan yang saat ini masih di koordinasikan dengan KLHK.
“Kalau RDTR sudah berjalan, kemudian Master Plan yang sudah dibuat oleh kepala otorita itu bisa dijalankan, pembangunan langsung berjalan, kita membantu menyelesaikan RDTR dan ada 4 RDTR yang sudah selesai,” lanjutnya.
Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, Harry Prihatono menambahkan lahan yang ada di IKN Nusantara, hingga saat ini masih ada yang dibawah kewenangan KLHK maupun Kementerian Lainnnya.
“Ini sedang proses penyerahan ke ATR/BPN, nanti setelah penyerahan baru akan diserahkan kepada otorita IKN,” sambungnya.
Harry menjelaskan bukan hanya masih milik Kementerian, namun lahan di IKN Nusantara juga ada yang masih dimiliki oleh masyarakat, maupun perusahaan, yang masih tumpang tindih.
“Bukan belum clear, memang sementara prosesnya demikian, Insyahallah kedepan bakal selesai,” kata Harry.
“Tidak akan (mempengaruhi) proses pembangunan, karena kan juga bertahap, kalau di kawasan inti sudah clear,” pungkasnya.
Jurnalis: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan