JAKARTA – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie memuji sikap Presiden Joko Widodo yang tegas menilai usulan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) soal usulan perwira aktif TNI/Polri bertugas di kementerian atau lembaga belum mendesak, mendapat sambutan baik.
“Kali ini saya sependapat dan setuju dengan keputusan tepat Jokowi yang tidak setuju TNI ditempatkan di kementerian seperti usul LBP,” kata Jerry kepada Indonesiaparlemen.com, Jumat (12/8/2022).
Jerry berujar, berpikir matang dalam menjawab usulan Luhut. Setidaknya, Jokowi tidak ingin Indonesia kembali ke masa Orde Baru, sehingga dia mau TNI tetap netral dan independen.
“Saya rasa isu seperti ini tidak usah diangkat ke publik. Ini seperti kepolisian yang bisa jadi kepala daerah atau Plt yang tak berhasil digolkan,” jelas dia.
Jerry Massie mengingatkan Luhut bahwa semua orang memang bisa punya ide, usulan, dan gagasan. Akan tetapi, semua itu harus dikaji dan dianalisa terlebih dahulu seperti apa dampak dan risiko di lapangan.
Aktivis anti korupsi ini juga meminta Luhut fokus berpikir menurunkan inflasi dan juga IKN sampai ke persiapan pemilu.
“Saya pikir Jokowi membuat good and smart decision, keputusan yang cerdas jadi risiko yang ditimbulkan sudah dipikir matang oleh Jokowi,” ujar dia.
“Jadi tupoksi TNI sebagai pertahanan RI seperti diamanatkan UU jangan diubah soalnya akan sarat kepentingan,” lanjut Jerry.
Penugasan perwira aktif TNI/Polri sebelumnya disampaikan Menko Luhut melalui usulan perubahan UU TNI agar bisa ditempatkan di kementerian/lembaga.
Penugasan perwira aktif TNI/Polri itu diklaim akan mengefektifkan kinerja TNI AD.
“Sebenarnya TNI nanti bisa berperan lebih lugas lagi dan perwira-perwira TNI kan tidak semua harus jadi KSAD. Bisa saja tidak KSAD tapi dia di kementerian,” kata Luhut, Jumat lalu (5/8/2022).
Tinggalkan Balasan