Rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN, Senin (19/9/2022). Dok: ATR/BPN

JAKARTA- Komisi II DPR Rapat Kerja dengan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenai pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanjan Negara (RAPBN) tahun 2023

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa saat rapat kerja dengan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Dia menyampaikan, adapun hasil pembahasan badan anggaran pengambilan keputusan atau penetapan pada dua kalk rapat kemarin. Bahwa Komisi II DPR telah menyetujui jumlah pagu anggaran tahun 2023.

“Diketahui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2023 sebesar Rp 7.583 326.458.000 usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh pihak Kementerian ATR/BPN sebesar 2.500 triliun yang akan digunakan percepatan pendaftaran tanah untuk mewujudkan kepastian hukum dengan riciannya, ” kata Saan dalam rapat kerja.

Pertama, kata dia, peta bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejumlah 11 juta bidang tanah dengan anggaran Rp 2. 100 triliun.

“Sertifikat hak atas tanah PYSL sejumlah 8 juta bidang dengan anggaran Rp 400 miliar. Hasil dari keputusan rapat yang lalu, maka komisi II DPR hari ini akan melanjutkan pembahasan penyesuaian RKA/KL RAPBN tahun 2023,” pungkas dia.

Jurnalis: Agung Nugroho