PEKALONGAN – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada Minggu (30/10/2022).
Raja Juli Antoni memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kota Pekalongan yang juga dihadiri oleh para Kepala Kantor di wilayah Karesidenan Pekalongan yakni Kabupaten dan Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten dan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang.
“Tanah yang awalnya tidak memiliki harga dan makna, namun ketika memiliki sertifikat maka tanah kita itu jadi tanah hidup, yang memiliki arti untuk masyarakat serta pengembangan ekonomi. Di situ ada terkait kepastian hukum juga. Misal ada kemungkinan diserobot pihak-pihak yang suka mengambil tanah orang atau ada mafia tanah, itu akan terantisipasi dengan baik,” ucapnya.
Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki target pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terbesar.
Raja Juli Antoni juga mengapresiasi capaian target PTSL di Jawa Tengah, terutama Karesidenan Pekalongan, yang sudah mencapai rata-rata 52 persen, dari target satu juta Peta Bidang Tanah (PBT) dan 675.000 Sertifikat Hak atas Tanah (SHAT). Namun ia tetap berharap target yang sudah ditentukan tahun ini bisa tercapai.
“Saya sudah mendengar bahwa target tahunan sudah di-breakdown jadi target bulanan, lalu menjadi target mingguan, dan menjadi target harian. Saya harap bisa dikawal bersama, dan dilaksanakan bersama-sama. Sehingga sampai nanti akhir Desember, target PTSL di Jawa Tengah terutama Karesidenan Pekalongan ini dapat tercapai dengan baik,” jelas dia.
Dalam pelaksanaan program strategis yang berjalan di Kota Pekalongan tentu masih terdapat beberapa hambatan. Terkait dengan hal ini, Raja Juli Antoni akan mengevaluasi terlebih dahulu permasalahannya serta melakukan pendalaman pada rapat pimpinan di tingkat pusat.
“Permasalahan yang terjadi, saya akan akselerasi, saya evaluasi, dan saya akan sampaikan juga pada rapat pimpinan yang akan datang. Nanti keputusannya akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian,” ujarnya.
Menutup sesi pertemuan ini, dia menyampaikan bahwa jajaran Kementerian ATR/BPN harus tetap meningkatkan pelayanan. Menurutnya sebagaimana institusi Kementerian ATR/BPN, yaitu institusi yang bergerak di dalam bidang pelayanan pertanahan dan tata ruang.
“Terakhir institusi kita adalah institusi pelayanan, salah satu indikasi yang penting adalah bagaimana kita mempermudah pelayanan kita terhadap masyarakat. Apa yang bisa cepat, ya harus cepat, apa yang bisa mudah, ya dipermudah. Bandul kita itu masyarakat,” tutupnya.
Jurnalis: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan