BEKASI – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini membenarkan adanya penerima bantuan sosial (bansos) yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan. Meksi begitu, Risma mengaku jika pihaknya sudah melakukan penyortiran.
“Memang kan orang itu (nama yang terpakai) miskin, cuma nama dia dipakai oleh perusahaan itu dipakai daftarkan (penerima bansos) nama itu,” kata Risma kepada Indonesiaparlemen.com usai mengikuti acara penanaman pohon dan bersih kali dalam rangka HUT PDIP ke-50 tahun di Desa Lambang Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/1/2023).
Risma mengaku, Kementerian Sosial terus melakukan cleansing setiap bulan guna memastikan penerima agar tepat sasaran.
“Enggak bisa di administrasi, karena kadang hari ini anda (status) menganggur besoknya ternyata di data sudah bekerja. Jadi memang harus di cleansing terus,” ucap Politisi PDIPitu.
Untuk itu, Risma telah memberikan sanksi berupa pemutusan sementara di wilayah yang terjadi permasalahan tersebut.
“Daerah itu (bansos salah sasaran) bisa komplain ke saya,” ujar dia.
Sebelumnya, Risma mengungkap masih banyak penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang salah sasaran.
Dia mengakui hal ini usai menerima temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.
Risma menjelaskan. dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.
Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.
“Tercatat penerima bansos itu adalah direksi atau pejabat perusahaan itu. Padahal kalau dicek orangnya miskin, ada yang cleaning service, ada yang buruh. Mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan itu, nah tapi realitasnya mereka miskin,” kata Risma, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (13/1/2023).
Jurnalis: Dirham
Tinggalkan Balasan